IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI (Studi Implementasi Permendiknas No.70 Tahun 2009 Di SMP N 2 Mertoyudan Kabupaten Magelang)

NASTITI , HARSI (2015) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSI (Studi Implementasi Permendiknas No.70 Tahun 2009 Di SMP N 2 Mertoyudan Kabupaten Magelang). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (573Kb) | Preview
    [img]
    Preview
    PDF - Published Version
    Download (449Kb) | Preview

      Abstract

      Kebijakan pendidikan inklusi yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusi bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (Permendiknas No.70 Tahun 2009) telah dilaksanakan oleh SMP N 2 Mertoyudan Kabupaten Magelang sejak tahun 2009. Namun, secara hukum SMP N 2 Mertoyudan menjalankannya sejak tahun 2012 dengan adanya Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Magelang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan implementasi kebijakan pendidikan inklusi dari Permendiknas No.70 Tahun 2009 di SMP N 2 Mertoyudan Kabupaten Magelang dan untuk mengetahui serta mendeskripsikan hambatan pada implementasi kebijakan pendidikan inklusi di SMP N 2 Mertoyudan Kabupaten Magelang. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian bertempat di SMP N 2 Mertoyudan Kabupaten Magelang. Metode penarikan sampel adalah purposive sampling.. Sumber data berasal dari informan, dokumen atau arsip. Teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif Miles-Huberman sedangkan validitas datanya menggunakan triangulasi teknik atau triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses implementasi berlangsung pada tiga tahap. Pertama, tahap pengorganisasian berupa penyiapan sumber daya berupa anggaran dan pembentukan pengelola inklusi. Kedua, tahap interpretasi, dilakukan upaya pemahaman kebijakan melalui sosialisasi berupa workshop atau rapat koordinasi. Lalu, tahap ketiga, yaitu tahap aplikasi dimulai dari assessment atau penerimaan peserta didik baru, penyesuaian kurikulum, penilaian dan model belajar, ketersediaan guru pembimbing khusus, pembiayaan dan penyediaan sarana prasarana, penentuan ujian dan kelulusan serta pembinaan atau pengawasan. Hambatan yang terjadi pada tahap pengorganisasian adalah kebergantungan sekolah pada figur tertentu seperti guru pembimbing khusus dan belum adanya bagian tersendiri yang khusus menangani pendidikan inklusi di level Dinas. Pada tahap interpretasi berupa belum adanya peraturan teknis daerah yang mengatur pendidikan inklusi sedangkan pada tahap aplikasi yaitu belum bisa membuka kesempatan untuk semua kategori peserta didik belum ada format ijazah yang baku, masih kesulitan menentukan boleh tidaknya peserta didik mengikuti Ujian Nasional, belum tersedia ruangan khusus administrasi inklusi, dan pengawasan Pemerintah pusat yang tidak sampai ke sekolah. . Kata kunci: Implementasi, kebijakan, pendidikan inklusi

      Item Type: Thesis (Other)
      Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
      J Political Science > JA Political science (General)
      Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
      Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Administrasi Negara
      Depositing User: Boby Anggit Suryawan
      Date Deposited: 30 Aug 2015 11:35
      Last Modified: 30 Aug 2015 11:35
      URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/16940

      Actions (login required)

      View Item