PENGARUH FAKTOR KARAKTERISTIK LEGISLATIF DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBD PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA

Widiarto, Ardian (2015) PENGARUH FAKTOR KARAKTERISTIK LEGISLATIF DAN KARAKTERISTIK EKSEKUTIF TERHADAP KETERLAMBATAN PENGESAHAN APBD PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (864Kb) | Preview

    Abstract

    Anggaran Pendapatan dan Belanja Daearah (APBD) berguna sebagai otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi keuangan daerah. Ketepatwaktuan dalam pengesahan APBD sangat penting karena dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan daerah untuk satu tahun kedepan. Namun demikian, sampai tahun 2012 masih banyak pemerintah daerah yang terlambat dalam pengesahan APBD. Pada 2012 terdapat 243 (49%) pemerintah kabupaten dan kota mengalami keterlambat dalam pengesahan APBD. APBD merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD. Berangkat dari pengertian tersebut, karakteristik legislatif dan karakteristik eksekutif memegang peranan penting dalam keterlambatan pengesahan APBD di Indonesia. Penelitian ini menggunakan sampel 186 pemerintah daerah terdiri dari 154 kabupaten dan 32 kota di Indonesia pada tahun 2012 dengan purposive sampling. Variabel dependen pada penelitian ini adalah keterlambatan pengesahan APBD. Variabel independen penelitian adalah karakteristik legislatif yang diwakili oleh ukuran DPRD, struktur kepemimpinan DPRD, dan komposisi DPRD sedangkan karakteristik eksekutif diwakili oleh masa kerja kepala daerah, pendidikan kepala daerah, dan umur kepala daerah. Penelitian juga mempergunakan variabel kontrol yang terdiri dari tipe pemerintah daerah, geografis pemerintah daerah, ukuran pemerintah daerah, dan pemilihan kepala daerah. Dalam pengujian data, penelitian ini menggunakan bantuan software untuk statistik yaitu SPSS versi 21. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa variabel independen ukuran DPRD, komposisi DPRD, masa kerja kepala daerah, dan pendidikan kepala daerah berpengaruh terhadap keterlambatan pengesahan APBD sedangkan struktur kepemimpinan DPRD dan umur kepala daerah tidak berpengaruh terhadap keterlambatan pengesahan APBD. Kata kunci : Karakteristik legislatif, karakteristik eksekutif, keterlambatan APBD.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: H Social Sciences > HB Economic Theory
    J Political Science > J General legislative and executive papers
    K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Pasca Sarjana > Magister > Akuntansi - S2
    Depositing User: Endar Kusumaningrum
    Date Deposited: 01 Sep 2015 20:25
    Last Modified: 01 Sep 2015 20:25
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/16805

    Actions (login required)

    View Item