POLA KOMUNIKASI DI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (StudiKualitatif Tentang Pola Komunikasi di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan desa di Kelurahan Tepisari, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah)

NUGROHO, YOGO D (2013) POLA KOMUNIKASI DI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (StudiKualitatif Tentang Pola Komunikasi di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan desa di Kelurahan Tepisari, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF (Pola Komunikasi, Ontonomi Daerah, BPD, Masyarakat) - Published Version
Download (287Kb) | Preview

    Abstract

    Yogo DWI NUGROHO , D1210084 , COMMUNICATION PATTERNS IN CONSULTATIVE AGENCY VILLAGE ( Qualitative Descriptive Study of Communication Patterns in the Village Consultative Body ( BPD ) and the Village Community in Improving Community Wellbeing Through rural development in Sub Tepisari , Sukoharjo Central Java ) , Thesis , Department of communication , Faculty of Socialand Political Sciences , University of March , Surakarta , 2013. Basically village development plan should be in accordance with the nature of the construction , which is of , by , and for the people . While the government itself is merely serve as aconduit of assistance and guidance , so that rural development can specify their own . Process like this is basically expected by society in order to create development that fits their needs . Because basically rural development planning carried out and planned by the village government . BPD official role as a container that represents the aspirations of the community is essential in development aimed at the welfare of society . BPD is expected to play a role for the public interest and then brought into public policy formulated at the village level . In the context of day-to- day governance and rural development , BPD has a normative role as a tool of government control over the village . In the context of good govermance , a partnership approach is more relevant than a confrontational approach that allows the alignment occurs between the village government and the BPD without having to reduce the meaning of BPD control . In this study the authors obtained data by interview , observation and in-depth documentation , using interviews which the authors hope to complete the data directly from the informant . In studies in BPD can be concluded that the pattern of communication most often used is the interpersonal communication and group communication , communication model is considered to be the most effective because it is two-way so as to create reciprocal to the expectations of the rural development of BPD YOGO DWI NUGROHO, D1210084, POLA KOMUNIKASI DI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (Studi Deskriptif Kualitatif Pola Komunikasi di Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan Masyarakat Desa Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Pembangunan desa di Kelurahan Tepisari, Kabupaten Sukoharjo Jawa Tengah), Skripsi, Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2013. Pada dasarnya perencanaan pembangunan desa harus sesuai dengan hakekat pembangunan, yaitu dari, oleh, dan untuk rakyat. Sedangkan dari pemerintahan itu sendiri hanyalah berfungsi sebagai pemberi bantuan dan bimbingan, sehingga pembangunan desa bisa mereka tentukan sendiri. Proses seperti inilah yang pada dasarnya diharapkan oleh masyarakat agar tercipta pembangunan yang sesuai kebutuhan mereka. Karena perencanaan pembangunan desa pada dasarnya dilaksanakan dan direncanakan oleh pemerintahan desa. Peran BPD sebagai wadah resmi yang mewakili aspirasi masyarakat sangatlah penting dalam pembangunan yang bertujuan mensejahterakan masyarakat. BPD diharapkan memainkan peran untuk kepentingan masyarakat yang kemudian dibawa dan diformulasikan menjadi kebijakan publik ditingkat desa. Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari dan pembangunan desa, BPD mempunyai peran normatif sebagai alat kontrol terhadap pemerintah desa. Dalam konteksgood govermance, pendekatan kemitraan lebih relevan ketimbang pendekatan konfrontatif yang memungkinkan terjadi kesejajaran antara pemerintah desa dan BPD tanpa harus mengurangi makna kontrol BPD. Dalam penelitian ini penulis memperoleh data dengan metode wawancara, observasi dan dokumentasi mendalam, dimana dengan menggunakan metode wawancara penulis berharap memperoleh data yang lengkapdari informannya langsung. Dalam penelitian di BPD dapat disimpulkan pola komunikasi yang paling sering digunakan adalah komunikasi interpersonal dan komunikasi kelompok, model komunikasi ini dianggap paling efektif karena bersifat dua arah sehingga tercipta timbal balik sesuai dengan harapan BPD mengenai pembangunan desa.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: H Social Sciences > H Social Sciences (General)
    H Social Sciences > HT Communities. Classes. Races
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik > Ilmu Komunikasi
    Depositing User: Vignasari Kokasih
    Date Deposited: 25 May 2014 00:32
    Last Modified: 25 May 2014 00:32
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/16281

    Actions (login required)

    View Item