TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI SAKSI YANG TIDAK MENDENGAR, MELIHAT DAN MENGALAMI SENDIRI SEBAGAI ALAT BUKTI PENUNTUT UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 311/pid.B/2012/PN.BLT)

WIJAYA, TRI ADMA (2013) TINJAUAN YURIDIS EKSISTENSI SAKSI YANG TIDAK MENDENGAR, MELIHAT DAN MENGALAMI SENDIRI SEBAGAI ALAT BUKTI PENUNTUT UMUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PERLINDUNGAN ANAK (Studi Kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor: 311/pid.B/2012/PN.BLT). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (321Kb) | Preview

    Abstract

    Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui eksisitensi saksi yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri sebagai alat bukti penuntut umum dalam pemeriksaan perkara perlindungan anak pada putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:311/pid.B/2012/PN.BLTterhadap ketentuan Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP.Tujuan yang lainUntuk mengetahui pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menilai kesaksian yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri sebagai alat bukti penuntut umum dalam pemeriksaan perkara perlindungan anak pada putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:311/pid.B/2012/PN.BLT. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskiptif dengan menggunakan sumber bahan-bahan hukum, baik yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini adalah dengan cara studi kepustakaan. Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan analisis dengan metode deduksi yang berpangkal dari pengajuan premis mayor KUHAP dan Premis Minor yaitu putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor:311/pid.B/2012/PN.BLTdari kedua hal tersebut kemudian ditarik suatu konklusi guna mendapat jawaban penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, Kesatu, penggunaan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP tidak berlaku bagi Hakim dalam menilai keputusan perkara perlindungan anak, karena Mahkamah Konstitusi telah menguji dan menetapkan perluasan keterangan saksi yang semula didalam KUHAP saksi yang “testimonum de auditu”tidak berlaku dalam pemeriksaan menjadi berlaku menurut Mahkamah Konstitusi. Kedua, mengenai pertimbangan hakim pengadilan negeri dalam menilai kesaksian yang tidak mendengar, melihat dan mengalami sendiri sebagai alat bukti penuntut umum dalam pemeriksaan perkara perlindungan anak, dengan mencermati pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Blitar dengan memutus suatu perkara yang kesaksiannya “testimonium de auditu” maka putusan tersebut telah sesuai dengan apa yang diputuskan oleh MK mengenai perluasaan keterangan saksi. Jadi Hakim tersebut telah memakai perluasan pasal yang terbaru mengenai keterangan saksi yang berdasar Surat Putusan Nomor 65/PUU-VIII/2010. perluasanmengenai keterangan saksi. Kata kunci: eksistensi saksi, alat bukti, pemeriksaan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Prima Adi Pradana
    Date Deposited: 13 May 2014 22:01
    Last Modified: 13 May 2014 22:01
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/16217

    Actions (login required)

    View Item