TINJAUAN YURIDIS KEADAAN BARU DAN KEKHILAFAN YANG NYATA SEBAGAI DASAR PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99 PK/PID/2009)

KUNTOAJI, FAUZAN NDARU (2013) TINJAUAN YURIDIS KEADAAN BARU DAN KEKHILAFAN YANG NYATA SEBAGAI DASAR PENGAJUAN PENINJAUAN KEMBALI OLEH TERPIDANA DALAM PERKARA PEMALSUAN SURAT (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 99 PK/PID/2009). Other thesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (263Kb) | Preview

    Abstract

    Penelitian Hukum ini bertujuan untuk mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai apakah keadaan baru dan kekhilafan yang nyata sebagai dasar pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara pemalsuan surat nomor : 367 /Pid / B / 2006 / PN. Mks sesuai dengan ketentuan Pasal 263 KUHAP dan apakah Pertimbangan Mahkamah Agung dalam memeriksa dan memutus permohonan pengajuan peninjauan kembali oleh terpidana dalam perkara pemalsuan surat nomor : nomor : 367 /Pid / B / 2006 / PN. Mks memenuhi ketentuan Pasal 263 KUHAP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah literatur dengan sumber data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dipelajari dan dianalisis lebih lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa dalam perkara ini penasihat hukum para terdakwa tidak bisa memberikan fakta-fakta baru (novum) yang menunjukan telah terjadinya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, yang menyebabkan syarat-syarat sebagai novum tidak terpenuhi menurut Pasal 263 s/d 269 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dalam hal ini bukti-bukti baru (novum) adalah sesuatu yang belum pernah dihadirkan atau bukti tersebut ditemukan pada saat selesai pada proses persidangan. Berdasarkan alat bukti yang dinyatakan oleh penasihat hukum, majelis hakim menilai bahwa tidak terpenuhinya syarat-syarat alasan peninjauan kembali maka dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa peninjauan kembali para terpidana tidak dapat diterima, oleh karena majelis hakim berpendapat bahwa alat bukti yang dinyatakan adalah alat bukti yang sudah pernah dihadirkan dalam proses persidangan sebelumnya dan bukan merupakan alat bukti baru.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Anis Fagustina
    Date Deposited: 10 May 2014 13:59
    Last Modified: 10 May 2014 13:59
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/15735

    Actions (login required)

    View Item