EFEKTIVITAS BIROKRASI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH)

Kusumowati, Karlina Diah (2013) EFEKTIVITAS BIROKRASI PENEGAKAN HUKUM ADMINISTRASI TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PERUSAHAAN PERKEBUNAN (STUDI KASUS DI PROVINSI JAWA TENGAH). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF (Disbun, Perkebunan, Perizinan, Pengawasan, Pembinaan. BPN, Penertiban Tanah Terlantar) - Published Version
Download (382Kb) | Preview

    Abstract

    The purpose of this study was to describe the effectiveness of administrative law enforcement bureaucracy towards fulfillment of obligations plantation company (case study in Central Java province), which was under the management of the related bureaucracy that is The Plantation Central Java province and the national land Agency in the framework of the processing of the estate the Sepik, particularly associated with the supervision and implementation of effectiveness: the sanctions made by the Plantation Central Java provinceNational Land Agency, in large plantations, curbing obstacles faced in the course of supervision, the application of sanctions against the fulfillment of obligations the company plantation. This study uses empirical approach is deskripstif, learn the symptoms through analyzing the effectiveness of legal bureaucracy on administrative law enforcement against the fulfillment of obligations of the plantation companies (a case study in Central Java province). The type of data used, namely primary data and secondary data. Data collection techniques used are interviews in order to obtain a valid primary data from the parties involved with the objects examined and studies Librarianship as a tool used by the data written to the learning materials related to the material. Technical analysis with qualitative data used. Based on the research results and discussion conclusion generated with the following: a first implementation of the monitoring and implementation of sanctions made by the Estates of Central Java province on the fulfillment of obligations of plantation companies have not been effective with the provisions contained in the Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Permentan No. 07 /Permentan/OT.140/2/2009. Both the implementation of the action undertaken by the national land Agency of company plantations not yet efektiv with provisions in Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010. The third obstacle faced by the bureaucracy with the granting of permission to land and the acquisition of land, inappropriate regulations and any spilled a weak supervision, overlapping and lack of public support in the formation of institutions of Organists Tujuan Penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan efektivitas birokrasi penegakan hukum administrasi terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan (studi kasus di Provinsi Jawa Tengah) yang berada dibawah pengelolaan birokrasi yang terkait yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah dan Badan Pertanahan Nasional dalam rangka pengolahan perkebunan yang berdaya guna, khususnya dikaitkan dengan: efektivitas pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Badan Pertanahan Nasional dalam penertiban perkebunan besar, kendala yang dihadapi dalam rangka pengawasan, penerapan sanksi terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris bersifat deskripstif, mempelajari gejala hukum dengan menganalisa mengenai efektivitas birokrasi penegakan hukum adminitrasi terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan (studi kasus di Provinsi Jawa Tengah). Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara untuk memperoleh data primer yang valid dari pihak yang terlibat dengan objek yang diteliti dan studi kepustakaan sebagai alat yang digunakan melalui data tertulis dengan jalan mempelajari bahan-bahan berkaitan dengan materi. Teknis analisis data yang digunakan dengan kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan dengan berikut: Kesatu pelaksanaan pengawasan dan penerapan sanksi yang dilakukan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Tengah terhadap pemenuhan kewajiban perusahaan perkebunan belum efektif dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004, Permentan No. 07 /Permentan/OT.140/2/2009. Kedua pelaksanaan penertiban yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional terhadap perusahaan perkebunan belum efektiv dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 Jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2011, Peraturan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4 Tahun 2010. Ketiga kendala yang dihadapi oleh birokrasi dengan adanya pemberian ijin lahan dan pembebasan lahan, peraturan yang tidak tepat dan adanya tumpah tindih, pengawasan yang lemah dan adanya dukungan publik pada pembentukan lembaga organis.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Vignasari Kokasih
    Date Deposited: 10 May 2014 02:17
    Last Modified: 10 May 2014 02:17
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/15631

    Actions (login required)

    View Item