IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOYOLALI

SURYANINGSIH, (2013) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DI KABUPATEN BOYOLALI. Other thesis, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (542Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRACT This research aims to know the implementation of Act No. 28 of 2009 about local tax and Levy Regional Income Native areas in Boyolali Regency, to find out the Obstacles facing the local government Voting in Boyolali tax areas after the implementation of Act No. 28 of 2009 about local tax and Regional Levies. This research is empirical legal research or non doctrinal descriptive nature. The location of the research in the Department of Revenue financial and Asset Management areas in Boyolali Regency. Types of data used are secondary data and primary data. Data primary is main databank, while data secondary used to support data primary. Legal materials collection techniques used are through interviews and document studies and materials libraries. Data analysis using qualitative data analysis with interactive data model. Based on the research results obtained that the implementation of Act No. 28 of 2009 of tax areas in Boyolali Regency running as expected. By issuing Regulations region number 7 in 2011 about tax areas set up on various types of local tax charged in Boyolali Regency.The application of the regulations of the area resulted in an increase in the original income areas in Boyolali Regency. In the implementation of Act No. 28 of 2009 about local tax arises some of the obstacles faced in Boyolali Regency, among other: non-optimal extracting potential income especially native income due to geographical factors in Boyolali district wide, There was a lack of consciousness partly the taxpayers and retribution in paying taxes and retribution, It will affect the regional real income, withdrawal of local taxes that is not timely, tax rates less taxpayers according to circumstances. A solution can be given of the obstacles between others: do the mapping potential income to all districts and would be monitored the objects of his income and more optimize potential which had not have, perform continuous socialization to all the subjects of taxes and Levies, doing coordination and commitment to the work of the Unit's revenue Manager in digging potential income native, formulating a new policy about income areas while retaining the old policies that are still relevant to the development of the social and economic situation of the community, in order for the management of the fiscal capacity of the region's income. Key: Implementation, Local Tax, Local Revenue Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuiImplementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Boyolali, untuk mengetahui Hambatan yang Dihadapi Pemerintah Daerah Boyolali dalam Pemungutan Pajak Daerah setelah Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris atau non doktrinal yang bersifat deskriptif. Lokasi penelitian di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah di Kabupaten Boyolali. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Data primer merupakan data utama, sedangkan data sekunder digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah melalui wawancara, dan studi dokumen dan bahan kepustakaan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif dengan model interaktif data. Berdasarkan penelitian itu diperoleh hasil bahwa Implementasi Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Boyolali berjalan sesuai yang diharapkan. Dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah mengatur mengenai berbagai jenis pajak daerah yang dipungut di Kabupaten Boyolali tersebut. Penerapan Peraturan Daerah tersebut berdampak pada peningkatan PAD di Kabupaten Boyolali. Dalam Implementasi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah timbul beberapa hambatan yang dihadapi di Kabupaten Boyolali antara lain: belum optimalnya penggalian potensi pendapatan khususnya PAD dikarenakan faktor geografis Kabupaten Boyolali yang sangat luas, masih rendahnya kesadaran sebagian para wajib pajak dan retribusi dalam membayar pajak dan retribusi, sehingga akan berpengaruh terhadap penerimaan PAD, Penarikan Pajak daerah yang tidak tepat waktu, Penentuan tarif pajak (%) yang kurang sesuai dengan keadaan wajib pajak. Solusi yang dapat diberikan dari hambatan tersebut antara lain:melakukan pemetaan potensi pendapatan ke semua wilayah kecamatan sehingga akan terpantau obyek-obyek pendapatannya dan lebih mengoptimalkan potensi yang belum tergali, melakukan sosialisasi secara terus menerus kepada setiap subyek pajak dan retribusi, melakukan koordinasi dan komitmen dengan SKPD pengelola pendapatan dalam menggali potensi PAD, merumuskan kebijakan baru tentang pendapatan daerah disamping tetap mempertahankan kebijakan lama yang masih relevan dengan perkembangan situasi sosial dan ekonomi masyarakat, agar pengelolaan pendapatan daerah berkapasitas fiskal daerah. Kata Kunci: Implementasi, pajakdaerah, PAD

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Endar Kusumaningrum
    Date Deposited: 09 May 2014 05:17
    Last Modified: 09 May 2014 05:17
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/15465

    Actions (login required)

    View Item