PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN BAGI USAHA MIKRO DAN UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP RISIKO WANPRESTASI DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG SOLO

Puspitasari, Dyah (2013) PELAKSANAAN PERJANJIAN PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) TANPA JAMINAN BAGI USAHA MIKRO DAN UPAYA PENYELESAIAN TERHADAP RISIKO WANPRESTASI DI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk CABANG SOLO. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (225Kb) | Preview

    Abstract

    Dyah Puspitasari. E0007117. 2013. EXECUTION OF THE AGREEMENT PROVIDING SMALL LOANS WITHOUT COLLATERAL FOR MICRO AND REMEDIES AGAINST THE RISK OF DEFAULT IN PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk BRANCH OFFICE SOLO. Faculty of Law Sebelas Maret University. This research aims to find out the implementation of the egreement providing small loans to micro enterprises in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Solo and remedies provided by banks when debtor are in breach of contract in the execution of micro credit agreement. This study was an empirical law research that was descriptive in nature. Research approach used is a qualitative approach. The data type used consist of primary data collected using directive interview and secondary data derived from library study. Techniques of data was analyzed qualitatively. Based on result of research showed that the implementation of the agreement providing small loans for micro in PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk branch office Solo passed through such stages as loan application, loan analys, loan decision, contract development, and loan liquefaction. Efforts made by the bank if the debtor are in breach of contract in the execution of the micro credit agreement is to do a first rescue, which if not successful will be the last resort is to make a claim with the insurance company guarantees (Askrindo or Jamrindo) to fulfil the requirements in accordance with the conditions set by the insurance company. Constraints faced by banks in the implementation of micro credit is the first of the accounting issues that are not organized or even not existent, the bank will notify the proper bookkeeping. The second constraint on the legal aspects, the solution the bank will provide information on ways to obtain letters of completeness. The third constraint of the limited knowledge of the will explain about the submission and the requirements. Keywords: micro credit, risk, breach of contract Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi Usaha Mikro di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Solo dan untuk mengetahui upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif. Jenis data yang digunakan adalah data primer dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa wawancara terarah (directive interview) serta data sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Teknik analisis data yang dilakukan adalah analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa pelaksanaan perjanjian pemberian Kredit Usaha Rakyat di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Cabang Solo melalui beberapa tahap yaitu permohonan kredit, analisa kredit, pemberian putusan kredit, perjanjian kredit, dan pencairan kredit. Upaya yang dilakukan oleh bank apabila debitur melakukan wanprestasi adalah dengan melakukan penyelamatan-penyelamatan terlebih dahulu, yang apabila tidak berhasil akan dilakukan upaya terakhir yaitu dengan mengajukan klaim penjaminan kepada perusahaan penjamin (Askrindo atau Jamkrindo) dengan memenuhui persyaratan-persyaratan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan penjamin. Kendala-kendala yang dihadapi bank dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat adalah yang pertama mengenai masalah pembukuan yang tidak tertata atau bahkan tidak ada, bank akan memberitahukan mengenai pembukuan yang benar, dan bila perlu bank juga dapat membantu membuatkan pembukuan tersebut. Kendala kedua mengenai aspek legal, solusinya pihak bank akan memberikan informasi mengenai cara-cara memperoleh surat-surat kelengkapan tersebut. Kendala ketiga mengenai terbatasnya pengetahuan pemohon Kredit Usaha Rakyat dalam hal memperoleh pinjaman dari bank, maka bank akan menjelaskan mengenai cara pengajuan dan persyaratan-persyaratannya. Kata kunci : kredit usaha rakyat, risiko, wanprestasi

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Nur Anisah
    Date Deposited: 07 May 2014 22:21
    Last Modified: 07 May 2014 22:21
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/15291

    Actions (login required)

    View Item