IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DAN NASABAH DEBITUR YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA (NOTARIS)

Ardianti, Frizty (2013) IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK DAN NASABAH DEBITUR YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA (NOTARIS). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (264Kb) | Preview

    Abstract

    FRIZTY ARDIANTI, E0008345, 2008. THE IMPLEMENTATION OF ACT NUMBER 30 OF 2004 CONCERNING NOTARY OF LOAN AGREEMENT BETWEEN BANK AND DEBTOR WHICH INVOLVES THE THIRD PARTY (NOTARY). Faculty Of Law OF Sebelas Maret University Of Surakarta. This legal research is conducted in order to know the procedures of creation the deed of loan agreement between the bank and the debtor, also the within it, regarding the Act Number 30 of 2004 concerning Notary. This research is a kind of descriptive empirical legal research with empiric juridical approach. This research uses the primary data was obtained directly from several notary offices such as : Eret Hartanto, S.H Office, and PT. BRI (Persero) Tbk Branch Office in Sokaraja. Meanwhile, the secondary data was obtained through the study of literatures. About the data collection techniques, this research employs several types of technique, such as : documents and literatures study, observation, and interviews. In addition, the interactive analysis technique was used to analyze the obtained data. Based on result of research showed that the procedures of creation the deed of loan agreement between the bank and the debtor in PT. BRI (Persero), Tbk. Branch Office in Sokaraja, the bank must apply the precautionary principles in conjuction with 5C analysis in giving the process of credits to the people, as outlined in Article 8, Paragraph (1) and (2) of Act Number 10 of 1998, due to the amendment of Act Number 7 of 1992 concerning Banking, which states that all forms of documentation regarding the credit request application must be guaranteed in accuracy, correctness, and completeness. Therefore, the lending making the authentic loan agreement, in accordance with Act Number 30 of 2004 concerning notary, as it has been ruled in Article 15 within the same Act. In this agreement between the bank and the debtor, also participating to witness its signing process. Keywords: Agreement, Bank, Notary Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembuatan perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur, serta wewenang notaris dalam pembuatan akta perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis empiris. Penelitian ini menggunakan jenis dan sumber penelitian meliputi data primer yang diperoleh langsung dari Kantor Notaris Eret Hartanto, S.H., Kantor Notaris Noor Saptanti, S.H., M.H., dan PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sokaraja dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data pada penelitian yang digunakan adalah studi dokumen atau kepustakaan, observasi, dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif. Berdasarkan hasil penelitian penulis bahwa prosedur pembuatan dan pengesahan akta perjanjian kredit antara bank dan nasabah debitur di PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sokaraja, bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian dengan analisa 5C dalam memberikan proses kreditnya pada masyarakat sesuai yang dijelaskan pada Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, segala bentuk dokumentasi yang berhubungan dengan data-data permohonan pengajuan kredit harus terjamin ketepatan, kebenaran, dan kelengkapannya. Sehingga didalam prosedur pemberian kredit pada PT BRI (Persero) Tbk Kantor Cabang Pembantu Sokaraja membutuhkan adanya wewenang notaris sebagai pihak ketiga dalam pembuatan akta perjanjian kredit yang otentik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Wewenang Notaris telah diatur pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Didalam hal ini, wewenang notaris hanya sebagai pihak ketiga yang membuat akta perjanjian kredit antara pihak bank dan nasabah debitur, dan notaris turut serta menjadi saksi pada saat penandatanganan akta perjanjian kredit yang otentik. Kata Kunci : Perjanjian, Bank, Notaris

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Nur Anisah
    Date Deposited: 07 May 2014 21:59
    Last Modified: 07 May 2014 21:59
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/15286

    Actions (login required)

    View Item