KEWENANGAN BANK INDONESIA SETELAH DISAHKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN

S, Ichsan Ferdinand (2013) KEWENANGAN BANK INDONESIA SETELAH DISAHKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (379Kb) | Preview

    Abstract

    Ichsan Ferdinan S, E0008045. 2012. AUTHORITY OF THE INDONESIAN BANK AFTER BEING PASSED OF THE LAW NO. 21 YEAR 2011 REGARDING THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY. Faculty of Law Sebelas Maret University. This study aims to determine how the authority of Bank Indonesia move and how the role of Bank Indonesia in particular about the future of banking supervision in Indonesia as a result of the establishment of supervisory agency independent financial services sector with the passing of the Law No. 21 Year 2011 concerning Financial Services Authority. In writing this essay, the author uses doctrinal research, legal research is done by examining library materials or secondary data consisting of primary legal materials, and secondary legal materials. Legal materials are arranged systematically, examined, and then drawn a conclusion in relation to the matter under investigation. The collection of legal materials in this study using the technique of collecting legal materials with literature. Legal materials relating to issues discussed described, systematized, and then analyzed to interpret the law. The results were that the authority of Bank Indonesia in terms of banking supervision that switch only deals with aspects mikroprudensial course covering setting the rules, give and revoke permits for certain institutional and business activities of the bank, supervise banks, and impose appropriate sanctions on banks with the provisions of the crustaceans in accordance with the contents of the provisions of article 24 of Law No. 23 of 1999 concerning Bank Indonesia, as amended by Law No. 6 of 2009. As a result of the transfer of authority is the Bank Indonesia's role in the future relating to macroprudential aspects include monetary policy and payment systems that make Bank Indonesia as surveillance both the bank and non-bank, checks to banks in macroprudential framework, oversee the efficient functioning of intermediation, and coordination in preventing and handling crises. The conclusion to be drawn from the results of this study is that the transfer of authority is the Bank Indonesia to focus on monetary management and strengthen the stability of the financial system and not have to deal with the bank because the bank supervision is a sector of the economy. In addition, the authors also provide suggestions for improving coordination among agencies regarding continued problems in the financial sector and in terms of the division of authority. Key words: transfer of authority, authority of Bank Indonesia, Financial Service Authority, banking supervision Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kewenangan Bank Indonesia yang beralih serta bagaimana peran Bank Indonesia di masa mendatang khususnya mengenai pengawasan perbankan di Indonesia sebagai akibat dari dibentuknya lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang independen dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan penelitian doktrinal, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu simpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi pustaka. Bahan hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dipaparkan, disistematisasi, kemudian dianalisis untuk menginterpretasikan hukum yang berlaku. Hasil penelitian yang di dapat adalah bahwa kewenangan Bank Indonesia dalam hal pengawasan perbankan yang beralih hanya berkaitan dengan aspek mikroprudensial saja yang meliputi penetapkan peraturan, memberikan, dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, melaksanakan pengawasan bank, dan mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-udangan sesuai dengan isi ketentuan pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009. Adapun akibat dari adanya peralihan kewenangan ini maka peran Bank Indonesia di masa mendatang berkaitan dengan aspek makroprudensial meliputi kebijakan moneter dan sistem pembayaran yang menjadikan Bank Indonesia sebagai surveillance baik kepada bank dan non bank, pemeriksaan kepada bank dalam rangka makroprudensial, mengawal berfungsinya intermediasi secara efisien, serta berkoordinasi dalam rangka pencegahan dan penanganan krisis Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bahwa adanya pengalihan kewenangan ini maka Bank Indonesia dapat fokus kepada pengelolaan moneter serta memperkuat stabilitas sistem keuangan dan tidak perlu mengurusi pengawasan bank karena bank itu merupakan sektor dalam perekonomian. Di samping itu, penulis juga memberikan saran agar antar lembaga terus meningkatkan koordinasi mengenai masalah di sektor keuangan maupun dalam hal pembagian kewenangan. Kata kunci: pengalihan kewenangan, kewenangan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, pengawasan perbankan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Nur Anisah
    Date Deposited: 07 May 2014 06:31
    Last Modified: 07 May 2014 06:31
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/15225

    Actions (login required)

    View Item