KAJIAN TERHADAP ALASAN PENGAJUAN KASASI PADA TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN DENGAN PERKARA MENGERJAKAN ATAU MENGGUNAKAN ATAU MENDUDUKI DAN MERAMBAH KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1597 K/Pid/2007)

Wibowo, Gatot (2013) KAJIAN TERHADAP ALASAN PENGAJUAN KASASI PADA TINDAK PIDANA DI BIDANG KEHUTANAN DENGAN PERKARA MENGERJAKAN ATAU MENGGUNAKAN ATAU MENDUDUKI DAN MERAMBAH KAWASAN HUTAN SECARA TIDAK SAH (Studi Putusan Mahkamah Agung No.1597 K/Pid/2007). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (420Kb) | Preview

    Abstract

    Justice and protection of human dignity in crim inal evidenced by the process of inquiry, investigation, arrest, prosecution, pre-trial, trial inspection, verification, then the court ruling made by the judge as a judicial officer who is authorized by State law to judge. All processing is done by upholding justice by upholding the law and the fulfillment of all human rights themselves in accordance with the laws in force in the Republic of Indonesia. This research is a kind of doctrinal legal research is conducted legal research by providing a systematic appearance. The data of this study include legal material comprising primary and secondary. Primary legal materials is the main data in this study, while secondary and tertiary legal material used to support the primary data. Legal materials collection technique is to use the documentation and literature. Based on this study can be summarized as follows: 1) The reasons put forward by the applicant Cassation / Prosecution is essentially as follows: a) the act was a bad example for society to defendant should be rewarded with punishment. b) The act of the accused is contrary to government policy is currently being intense, vigorous eradication efforts Forestry Crime of any kind, 3) the defendant did not act in line with the spirit embodied in Act 41 of 1999 on Forestry. The reasons for the decision of the Public Prosecutor indicted the case is new evidence in relation to Article 263 paragraph (2) letter a Criminal Procedure result is a decision, despite all the lawsuits. 2) Consideration of Supreme Court Justices, the objections raised by the prosecution was justified, because these things are not considered a burden, as filed by the Cassation / Prosecutors in memory kasasinya, the Supreme Court found the decision about criminal Judex facti have been dropped based on the consideration that is not enough (Onvolodoende gemotiveerd), therefore the decision a quo had violated article 197 paragraph 1 letter f Crim inal Procedure Code and under section 197 paragraph 2 of the Criminal Procedure Code Judex facti decision should be declared null and void by the law with a ru ling decision "grant the petition of Cassation Applicants Cassation PUBLIC PROSECUTOR the State Attorney in Liwa. " Keywords: Cassation, judgment judges, forestry. Keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dalam tindak pidana dibuktikan dengan adanya proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, penuntutan, pra peradilan, pemeriksaan sidang, pembuktian, kemudian putusan pengadilan yang dilakukan oleh hakim sebagai pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Semua proses tersebut dilakukan dengan menjunjung tinggi keadilan demi tetap tegaknya Hukum dan terpenuhinya semua hak-hak manusia itu sendiri sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan jenis penelitian Hukum doktrinal adalah penelitian Hukum yang dilakukan dengan cara menyediakan suatu penampilan yang sistematis. Data penelitian ini meliputi bahan Hukum yang terdiri dari primer, dan sekunder. Bahan Hukum primer merupakan data utama dalam penelitian ini sedangkan bahan Hukum sekunder dan tersier digunakan untuk mendukung data primer. Teknik pengumpulan bahan Hukum adalah dengan menggunakan dokumentasi dan studi pustaka. Berdasarkan penelitian ini dapat dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa Penuntut Umum pada intinya adalah sebagai berikut : a) perbuatan tersebut contoh buruk bagi masyarakat hingga perbuatan terdakwa harus diganjar dengan Hukuman yang setimpal. b) Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan kebijakan pemerintah sa at ini yang sedang genca r-gencarnya melakukan upaya pemberantasan Tindak Pidana Kehutanan apapun jenisnya, 3) Perbuatan terdakwa tersebut tidak seja lan dengan semangat yang terkandung dalam Undang-Undang No.41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Alasan-alasan didakwakan Penuntut Umum putusan perkara tersebut merupakan bukti baru bila dihubungkan dengan pasal 263 ayat (2) huruf a KUHAP yang hasilnya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan Hukum. 2) Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung, keberatan- keberatan yang diajukan o leh Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan, karena dengan tida k dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan sebagaimana diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dalam memori kasasinya tersebut, Mahkamah Agung berpendapat putusan judex facti mengenai pemidanaan telah dijatuhkan berdasarkan pertimbangan yang tidak cukup (Onvolodoende gemotiveerd), karena itu putusan a quo telah melanggar pasal 197 ayat 1 huruf f KUHAP dan berdasarkan pasal 197 ayat 2 KUHAP putusan judex facti tersebut harus dinyatakan batal demi Hukum dengan putusan putusan ”Mengabulkan permohonan Kasas i dari Pemohon Kasasi JAKSA PENUNTUT UMUM pada Kejaksaan Negeri di Liwa.” Kata kunci : Kasasi, pertimbangan hakim, kehutanan.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Nur Anisah
    Date Deposited: 07 May 2014 06:11
    Last Modified: 07 May 2014 06:11
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/15221

    Actions (login required)

    View Item