(B. Pertanian) Sistem Peringatan Dini Ketahanan Pangan Daerah: Penatalaksaan dan Pelibatan Seluruh Pemangku Kepentingan

Hakim , Lukman and Trinugraha, Yosafat Hermawan and Mulyanto, and Sulistyo JNS, Hery and Nugraha, Bambang and Suryono , (2012) (B. Pertanian) Sistem Peringatan Dini Ketahanan Pangan Daerah: Penatalaksaan dan Pelibatan Seluruh Pemangku Kepentingan. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (29Kb)

    Abstract

    Sistem Peringatan Dini (Early Warning System) ketahanan pangan adalah solusi yang paling penting dalam penatalaksanaan kebijakan (Governance) ketahanan pangan. Penelitian ini berangkat dari praktek terbaik (best practice) dalam otonomi daerah yang telah diterapkan di Wilayah Surakarta dan sekitarnya yaitu penatalaksanaan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh Bank Indonesia (BI) dan Badan Pusat Statistik (BPS) melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Di sini inflasi menjadi indikator utama ada tidaknya ketahanan pangan. Jika inflasi barang-barang kebutuhan pokok meningkat, berarti ada indikasi terjadi kelangkaan barang baik yang disebabkan terjadinya penurunan pasokan barang maupun oleh sebab lain seperti penimbunan. Dalam situasi ini maka TPID bisa bergerak dengan berkordinasi dengan Pemkot, Bulog, Kepolisian dan Dinas terkait dapat melakukan pemantauan dan tindakan terhadap masalah ketidaktahanan pangan ini. Dengan demikian, di Wilayah Solo dan sekitarnya dewasa ini jika terdapat masalah ketahanan pangan selalu terpantau dan dengan mudah diatasi. Berdasarkan hal itu, penelitian ini akan mengembangkan Sistem Peringatan Dini Ketahanan Pangan yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan (Stakeholders) seperti Bank Indonesia, BPS, Bulog, Pemkot, Kepolisian dan pihak terkait lainnya. Di Wilayah Surakarta dan Sekitarnya Output dari studi ini adalah akan melahirkan (1) Model Sistem Peringatan Dini Berdasarkan Pandangan Pemangku Kepentingan berdasarkan TPID; (2) Menyusun Index Sistem Peringatan Dini (EWS) sebagai indikator utama untuk menetapkan tingkat ketahanan pangan di daerah pada tahun pertama; (3) Menyusun program (Software) Sistem Peringatan Dini Ketahanan Pangan yang berguna bagi Pemerintah Kota dan Kabupatan sekaligus dapat diusulkan sebagai salah satu produk HAKI (paten) untuk tahun kedua dan website untuk tahun ketiga. Berdasarkan riset pada tahun pertama para pemangku kepentingan bersepakat perlunya sistem ketahanan pangan daerah yang baru yang dapat melibatkan seluruh pemangku kepentingan baik unsur Pemerintah Kota/Kabupaten, Kantor Bank Indonesia, Bulog, Aparat Kepolisian dan pihak yang terkait lainya yang saat ini yakni lembaga yang sekarang ini disebut sebagai Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). TPID mempunyai keunggulan karena dapat merangkum seluruh pemangku kepentingan dalam melakukan rekomendasi dan membangun opini untuk memberikan informasi yang benar kepada masyarakat. Ini merupakan sebuah upaya yang lebih bijak agar sistem ketatalaksanaan ketahanan pangan daerah menjadi lebih berkesinambungan. Sementara itu, Indeks EWS ketahanan pangan menunjukkan bahwa daerah-daerah yang tidak mempunyai produksi tinggi dalam komoditi pangan memang mempunyai kerentanan lebih tinggi dibandingkan yang mempunyai produksi yang tinggi. Maka untuk Kabupaten/Kota yang seperti itu memerlukan dukungan kelembagaan seperti TPID sehingga proses penatalaksanaan menjadi lebih baik.

    Item Type: Article
    Subjects: S Agriculture > S Agriculture (General)
    T Technology > T Technology (General)
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Miranda Nur Q. A.
    Date Deposited: 06 May 2014 16:58
    Last Modified: 06 May 2014 16:58
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/15102

    Actions (login required)

    View Item