PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI KRITIS TERHADAP PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN).

Triyanto, (2011) PENGUATAN PENEGAKAN HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (STUDI KRITIS TERHADAP PERAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN). PhD thesis, Universitas Pendidikan Indonesia .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (14Kb)

    Abstract

    Penegakan hukum HKI belum berhasil disebabkan dominasi upaya represif daripada pre-emtif, dan preventif. Penelitian ini membahas tentang peran PKn dalam memperkuat penegakan hukum HKI. Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) efektivitas penegakan hukum HKI; (2) Kendala-kendalanya; (3) Upaya-upaya mengatasi kendalanya; (4) Program PKn Timnas HKI; (5) Kelemahan program PKn Timnas HKI; (6) Upaya mengatasi kelemahan kegiatan PKn Timnas HKI; (7) Peran PKn untuk memperkuat penegakan hukum HKI. Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Teori Talcott Parsons, sistem bekerjanya hukum dipengaruhi oleh sistem sosial yang lain. Penegakan hukum perlu dilihat secara menyeluruh dari aspek substansi, struktur, maupun kultur masyarakat. Budaya hukum masyarakat yang berbeda dengan budaya HKI menyebabkan pentingnya pendekatan pendidikan. PKn merupakan salah satu pendekatan untuk memperkuat penegakan hukum HKI. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Metode sampling (subyek penelitian) yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka, observasi, wawancara, dan focus group discussion (FGD). Analisis data menggunakan interactive model dan bottom up model. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Penegakan hukum HKI belum efektif; (2) Penegakan hukum HKI masih mengalami kendala substansial, struktural dan kultural; (3) Kendala penegakan hukum HKI dapat diatasi dengan memperjelas peraturan, peningkatan profesionalisme aparat, dan membangun kesadaran HKI; (4) Program PKn Timnas HKI berupa kegiatan pre-emtif dan preventif; (5) Kelemahan program PKn Timnas HKI terletak pada aspek substansi, sasaran dan metode; (6) Program PKn Timnas HKI perlu diperbaiki dengan penguatan substansi, sasaran, dan metode; (7) PKn dapat menjadi wahana pendidikan kesadaran HKI melalui internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam PKn dan HKI berupa kejujuran, penghormatan, penghargaan, tanggung jawab, keadilan, kesetaraan dan demokrasi. [Kata kunci: Penegakan Hukum, HKI, PKn]

    Item Type: Thesis (PhD)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
    Depositing User: AB Kusuma
    Date Deposited: 09 Jul 2013 07:35
    Last Modified: 09 Jul 2013 07:35
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/1508

    Actions (login required)

    View Item