(B. Hukum) Kebijakan dan Strategi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Pasca Penandatanganan Protokol Nagoya dalam Rangka Mengoptimalkan Keuntungan Moneter dan Non Moneter yang Adil dan Merata

Latifah, Emmy and Imanullah, Moch. Najib and Adiastuti, Anugrah (2012) (B. Hukum) Kebijakan dan Strategi Perlindungan Keanekaragaman Hayati Pasca Penandatanganan Protokol Nagoya dalam Rangka Mengoptimalkan Keuntungan Moneter dan Non Moneter yang Adil dan Merata. .

[img] Microsoft Word (Kebijakan dan strategi, pembagian keuntungan, keanekaragaman hayati, Protokol Nagoya) - Published Version
Download (29Kb)

    Abstract

    Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mengeksplorasi bagaimana kebijakan Pemerintah Indonesia dalam bidang konservasi keanekaragaman hayati, khususnya dalam pemanfaatan komponen-komponennya secara berkelanjutan serta dalam pembagian keuntungan moneter dan non-moneter yang dihasilkan dari pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya genetik secara adil dan merata setelah Indonesia menandatangani Protokol Nagoya. Saat ini Indonesia sedang merancang Undang-Undang Pengelolaan Sumber Daya Genetik. Kebijakan yang diambil pemerintah berkenaan dengan pembagian keuntungan yang adil dan merata atas sumber daya genetik secara garis besar meliputi dua hal yaitu: peningkatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan kapasitas masyarakat adat. Peningkatan kapasitas kelembagaan meliputi pembentukan national focal poin dan competent national authority yang bertanggung jawab atas sumber daya genetik dan pengetahuan tradisional yang terkait sumber daya genetik; pembentukan balai kliring (clearing house) untuk melakukan pertukaran informasi mengenai pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik; mendirikan pusat pendataan pengetahuan tradisional yang berfungsi sebagai lembaga depositori atau lembaga penyimpanan dalam rangka upaya inventarisasi dan perlindungan defensif; menunjuk pos pemeriksaan atas pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik; membentuk pos pemeriksaan atas pemanfaatan pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik. Peningkatan kapasitas kelembagaan dibutuhkan dalam rangka perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. Pengembangan kapasitas kelembagaan juga dibutuhkan untuk mengimplementasikan Protokol Nagoya. Hal ini untuk memastikan pelaksanaan Protokol Nagoya secara efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan ini juga diperlukan dalam rangka mengembangkan mekanisme perizinan yang diakui secara internasional. Ini meliputi penguatan kapasitas, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta regulasi dan penaatan atas implementasi perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait sumber daya genetik sesuai dengan Protokol Nagoya. Peningkatan kapasitas masyarakat hukum adat dapat melalui kegiatan pelatihan dan penyadartahuan publik khususnya mengenai akses dan pembagian keuntungan atas perlindungan dan pemanfaatan pengetahuan tradisional yang terkait dengan sumber daya genetik. Dalam konteks ini, yang penting untuk dicatat adalah keharusan agar isu perlindungan dan pemanfaat ini menjadi prioritas utama secara nasional. Kemauan politik dari pemerintah untuk melancarkan upaya integral bagi perlindungan dan pengelolaan ini sebagai bagian integral dari negosiasi internasional, pembentukan peraturan perundangundangan yang secara khusus melindungi pengetahuan tradisional beserta hak-hak pemangkunya, dukungan pendanaan yang bersumber dari APBN, APBD, dana bagi hasil pembagian keuntungan dan sumber-sumber lain yang sah, maupun mengembangkan program-program pemberdayaan dan penyadartahuan masyarakat.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Miranda Nur Q. A.
    Date Deposited: 06 May 2014 16:05
    Last Modified: 06 May 2014 16:05
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/15078

    Actions (login required)

    View Item