PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT BUPATI KABUPATEN PATI (PERIODE 2011-2012) DI TINJAU DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

Pranoto, Tri Wahyu (2013) PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT BUPATI KABUPATEN PATI (PERIODE 2011-2012) DI TINJAU DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Other thesis, UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

[img]
Preview
PDF
Download (523Kb) | Preview

    Abstract

    Tri Wahyu Pranoto, E0009335. 2013. PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG PENJABAT BUPATI KABUPATEN PATI (PERIODE 2011- 2012) DI TINJAU DARI ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksannan tugas dan wewenang Penjabat Bupati Kabupaten Pati ditinjau dari asas-asas umum pemerintahan yang baik. Pelaksanaan tugas dan wewenang Penjabat Bupati didasarkan pada pengangkatan Penjabat Bupati melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.33-713. Selain itu untuk mengetahui permasalahan yang timbul terkait tugas dan wewenang Penjabat Bupati Pati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah serta solusi yang diambil untuk melaksanakan tugas dan wewenang Penjabat Bupati Pati. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif. Penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran maupun pemaparan mengenai obyek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dengan langsung menuju keobyek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya Penjabat Bupati telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni sesuai fokus penelitian ini menganalisis berdasarkan asas kepastian hukum dan asas keterbukaan. Hal tersebut didasarkan pada fakta setiap tindakan hukum Penjabat Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta telah memenuhi indikator Komite Nasional Kebijakan Governance dalam penerapan asas keterbukaan.Namun demikian, Penjabat Bupati menemukan permasalahan dalam menjalankan tugasnya diantaranya masyarakat masih sulit mengakses masalah Pengelolaan Keuangan Daerah. Dalam tugas fasilitasi penyelenggaran pemilu Penjabat Bupati memiliki tiga permasalahan yaitu adanya unjuk rasa mendorong segera melaksanakan Pemungutan Suara Ulang, kendala penetapan tanggal pelaksanaan dan kendala Alokasi Anggaran pemungutan suara ulang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Penjabat Bupati mengambil tindakan mendorong perapan Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) jaringan, menyampaikan surat kepada Mahkamah Konstitusi perihal permohonan penjelasan tentang pelaksanaan pemungutan suara ulang serta menetapkan Perda Nomor 9 Tahun 2011 tentang perubahan APBD tahun 2011. Kata Kunci : Penjabat Bupati, tugas dan wewenang, asas-asas umum pemerintahan yang baik Tri WahyuPranoto, E0009335. , 2013. THE IMPLEMENTATION OF PATI ACTING REGENT DUTIES AND AUTHORITY (2011-2012 PERIOD) IN TERM OF GOOD GOVERNANCE GENERAL PRINCIPLES.Faculty of Law, SebelasMaret University. This study aims to determine the duties and authority implementation of Pati Acting Regent (2011-2012 period) in term of good governance general principles. The duties and authority implementation of Pati Acting Regent based on the appointment of the acting regent by Decree of the Minister of Home Affairs No. 131.33-713. Moreover, to know the problems that arise related to the duties and authority of the Pati acting regent in holding local governance and the solution taken to carry out the duties and authority of Pati Acting Regent. This research is a descriptive empirical law, which the author intends to give an overview and presentation of the research object. The types of data used are primary data and secondary data. The primary data sources used is direct interviews with relevant parties concerned. Secondary data sources used are library materials, legislation, journals, papers, articles, and materials from the internet and other related sources. Data collection techniques used is field studies directly to the object of research and literature study to gain basic theory related to research. Based on the research and discussion resulting conclusion, that in carrying out its duties and authorities the acting regent is in accordance with the principles of good governance that is appropriate to analyze the focus of this study based on the principles of legality and the principle of openness. It is based on the fact any legal action of the acting regent is in accordance with the legislation in force, and has met the National Committee on Governance Policy in the application of the principle of openness. However, the Acting Regent find problems the society is still difficult to access Financial Management. In facilitating the task of organizing elections the acting regent had three problems; demonstration encourages immediate holding re election, constraint of determining re election date, and constraints on holding re election Budget Allocation. To overcome these problems the the acting regent encourage action implement Local Financial Management System (SIMDA) network, delivered a letter to the Constitutional Court request an explanation regarding the implementation of re election and establishing Bylaw No. 9 of 2011 on the change in budget year 2011. Keywords: Acting Regent, duties and authorities, the general principles of good governance.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Satria Nur Fauzi
    Date Deposited: 06 May 2014 03:41
    Last Modified: 06 May 2014 03:41
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/15052

    Actions (login required)

    View Item