ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA TURUT SERTA ( DEELNEMING ) ( STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 106/pid.B/2010/PN.Kray)

PUTRI, WIDYA EFFILIANA (2013) ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA TURUT SERTA ( DEELNEMING ) ( STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 106/pid.B/2010/PN.Kray). Other thesis, UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

[img]
Preview
PDF
Download (419Kb) | Preview

    Abstract

    WIDYA EFFILIANA PUTRI, E0009357, ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA TURUT SERTA (DEELNEMING) (STUDI PUTUSAN PERKARA NO. 106/pid.B/2010/PN.Kray) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk penyertaan dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan secara turut serta (deelneming) dalam Putusan Perkara Nomor 106/pid.B/2010/PN.Kray dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana korupsi dalam bentuk turut serta (Studi Putusan Nomor : 106/pid.B/2010/PN.Kray). Penelitian ini merupakan penelitian hukum doktrinal atau yang disebut juga penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian prespektif. Lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan negeri Karanganyar. Jenis data yang digunakan ialah data sekunder yang diperoleh secara tidak langsung dari sumbernya, melainkan dari studi pustaka, dokumen, dan studi arsip. Sumber data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengambilan data yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research). Semua bahan hukum yang terkumpul dilakukan analisis data dengan menggunakan pola pikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa terdakwa Handoko Mulyono dinyatakan bersalah melanggar Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang 20 Tahun 2001 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi dan melanggar Pasal 55 ayat (1) KUHP tentang penyertaan sebagai suatu bentuk tindak pidana. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak sesuai dengan Undang-Undang 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah Undang-Undang 20 tahun 2001 karena dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Kata kunci : Korupsi, Turut Serta, Tindak Pidana WIDYA EFFILIANA PUTRI, E0009357, A JURIDICAL ANALYSIS ON PARTICIPATORY (DEELNEMING) CORRUPTION CRIME (A STUDY ON THE CASE VERDICT NO. 106/Pid.B/2010/PN.Kray) Faculty of Law of Surakarta Sebelas Maret University. This research aims to find out the how the definition of participatory (deelneming) corruption crime is in Case Verdict Number 106/pid.B/2010/PN.Kray and judge deliberation in sentencing the participatory corruption crime case (A Study on the Case Verdict No: 106/pid.B/2010/PN.Kray). This study was a doctrinal law research or also called a normative law research that was prescriptive in nature. The research was taken place in Karanganyar First Instance Court. The type of data used was secondary data derived indirectly from its source, but from library study, document and archive study. The secondary data source used included primary and secondary law materials. Technique of collecting law material used in this research was library research. All law materials collected were then analyzed using deductive thinking pattern. Considering the result of research and discussion, it could be concluded the defendant, Handoko Mulyono, was stated as guilty for breaking the Article 2 clause (1) and Article 3 clause (1) of Act 31 of 1999 as amended and added by the Act 20 of 2001 about the Corruption Crime Eradication and the Article 55 clause (1) of Penal Code about the Participation in committing crime. The judge’s deliberation in adjudicating was inconsistent with the Act 31 of 1999 as amended and added by Act 20 of 2001 because in enforcing the law, there are three elements to be considered: law certainty, usefulness, and fairness. Thus, the sentence imposed to the defendant Handoko Mulyono was lighter than the due punishment. Keywords: Corruption, Participatory, Crime.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Satria Nur Fauzi
    Date Deposited: 06 May 2014 00:00
    Last Modified: 06 May 2014 00:00
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/15023

    Actions (login required)

    View Item