ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI PEMBUKTIAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BEKASI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PEMALSUAN (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 278/PID/B/2009/PN.BKS)

MUTIARA, ANINDYA (2013) ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI PEMBUKTIAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BEKASI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PEMALSUAN (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NO. 278/PID/B/2009/PN.BKS). Other thesis, UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (432Kb) | Preview

    Abstract

    ANINDYA MUTIARA, E0009044, ANALISIS YURIDIS KONSTRUKSI PEMBUKTIAN HAKIM PENGADILAN NEGERI BEKASI DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BEBAS DAN UPAYA HUKUMNYA OLEH PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PEMALSUAN (STUDI KASUS DALAM PUTUSAN NOMOR: 278/Pid/B/2009/PN.BKS) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian hukum ini bertujuan untuk mengetahui dasar kontruksi pembuktian hakim Pengadilan Negeri Bekasi dalam menjatuhkan putusan bebas (vrijspraak) dan upaya hukum oleh penuntut umum dalam perkara pemalsuan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dengan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research), Penulis menggunakan metode penalaran deduktif dalam penelitian ini dengan teknik analisis bahan hukum secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan bahwa kontruksi pembuktian hakim dalam perkara pemalsuan ini tidak hanya mengacu dan mutlak pada aturan ataupun Undang-Undang yang ada dan berlaku. Namun dalam pertimbangannya, hakim juga harus mempertimbangkan dengan menggunakan “rasa” atau naluri yang tidak diatur dalam perundang-undangan namun sesuai dengan Hak Asasi Manusia. Dengan demikian dapat meminimalisir kesalahan dalam mengambil suatu putusan (vonis). Sedangkan upaya hukum yang dapat ditempuh oleh Penuntut Umum dalam perkara ini atas putusan bebas di tingkat pertama adalah kasasi. Meskipun dalam Pasal 244 KUHAP dikatakan bahwa tidak ada upaya hukum dalam putusan bebas, namun dalam perkara pemalsuan ini Jaksa Penuntut Umum dapat mengajukan permohonan kasasi dengan adanya alasan pengecualian dalam pengajuan tersebut.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Nisaa Adlia Adani
    Date Deposited: 03 May 2014 17:59
    Last Modified: 03 May 2014 17:59
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/14526

    Actions (login required)

    View Item