(B. Hukum) Model Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang Responsif terhadap Hak Konstitusional Pendidikan

Mulyanto, and Triyanto, (2012) (B. Hukum) Model Penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang Responsif terhadap Hak Konstitusional Pendidikan. .

[img] Microsoft Word (Model, Sekolah Internasional, HAM) - Published Version
Download (26Kb)

    Abstract

    Tujuan penelitian untuk menyusun model penyelenggaraan Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang responsif terhadap hak konstitusional pendidikan. Tujuan jangka pendek mengevaluasi penyelenggaraan RSBI di Kota Surakarta. Target khusus menghasilkan model ideal penyelenggaraan RSBI sebagai referensi penyempurnaan masa mendatang. Model disusun berdasar hasil studi evaluatif-preskriptif secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan metode empiris yang bersifat deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di sekolah Surakarta. Data primer diperoleh dari Kepala sekolah SDN Cemara Dua, SMPN 4, SMP Al Islam 1 dan SMAN 1, Dispora Surakarta serta di Komnas HAM. Data sekunder berupa majalah, laporan, hasil penelitian terdahulu, peraturan perundang-undangan terkait. Instrumen pengumpul data menggunakan studi kepustakaan, kuesioner, observasi, wawancara dan Focus Group Discussion (FGD). Untuk analisis digunakan teknik analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertama, dasar hukum penyelenggaran RSBI yakni Pasal 50 Ayat (3) UU No. 20 Tahun 2003 sedang di judicial review di Mahkamah Konstitusi. Berlakunya Permendikbud No. 44 Tahun 2012 digunakan sebagai dasar untuk menarik pungutan RSBI yang sangat mahal. Terjadi diskriminasi untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Siswa yang Sekolah RSBI di dominasi keluarga kaya. Mayoritas sekolah RSBI tidak mampu memenuhi kewajiban kuota 20 % siswa miskin sebagaimana perintah Pasal 16 ayat (2) Permendiknas No. 78 Tahun 2009. Kedua, Gagasan model penyelenggaraan RSBI yang responsif Hak konstitusional pendidikan dengan cara: (1) Hilangkan labelisasi RSBI karena labelisasi menyebabkan diskriminasi dan diskriminasi merupakan bentuk pelanggaran HAM; (2) Mendesain pendidikan gratis utamanya pendidikan dasar sebagaimana amanah Pasal 31 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 26 ayat (1) DUHAM; dan (3) Peningkatan mutu pendidikan untuk semua sekolah tanpa pengecualian khususnya peningkatan kompetensi Guru dan Fasilitas pendidikan.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Miranda Nur Q. A.
    Date Deposited: 03 May 2014 06:16
    Last Modified: 03 May 2014 06:16
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/14415

    Actions (login required)

    View Item