(B. Hukum) Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyandang Cacat sebagai Upaya untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial

Suprobowati, Gayatri Dyah and Firdaus, Sunny Ummul and Sutedjo, and Sunarman, and Supriyanto, Edy and RIYANTO, AGUS (2012) (B. Hukum) Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyandang Cacat sebagai Upaya untuk Meningkatkan Ketahanan Sosial. .

[img] Microsoft Word (Implementasi, pelaksanaan, peraturan daerah, penyandang cacat, ketahanan sosial) - Published Version
Download (29Kb)

    Abstract

    Penelitian ini memiliki tujuan panjang untuk merumuskan rekomendasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah penyandang cacat sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial. Sedangkan tujuan khusus yang hendak dicapai pertama adalah mengetahui bagaimana imlpementasi pelaksnaan peraturan daerah tentang penyandang cacat di Solo Raya. Kedua teridentifikasi hambatan-hambatan terkait dengan pelaksanaan peraturan daerah penyandang cacat yang belum optimal di Solo Raya ketiga menyususn rekomendasi terkait pelaksanaan peraturan daerah penyandang cacat yang efektif untuk meningkatkan ketahanan sosial. Metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualittaif dengan data data yang diambil dari hasil observasi, wawancara dan pelaksanaan Focus Group Discussion dengan penyandang disabilitas dan para pihak yang terkait dengan mereka. Hasil dari penelitian ini treidentifikasi jumalah wilayah yang telah memiliki peraturan daerah bagi kaum difabel yaitu Kota Surakarta dengan Perad No 2 tahun 2008 tentang Kesetaraan difabel, kabupaten Sukoharjo dengan peraturan daerah no 7 tahun 2009 tentang Pemberdayaan Penyadang cacat yang diikuti dengan diterbitkannya Pearaturan Bupati no 21 tahun 2010 tentang petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo no 7 tahun 2009 tentang pemberdayaan penyandang cacat dan Kabupaten Klaten dengan peraturan daerah no 2 tahun 2011 tentang Kesetaraan, Kemandirian dan Kesejahteraan Difabel. Sedalng 4 daerah alinnya yaitu Boyolali, Wonogiri, Sragen dan Karanganyar baru dirintik pembentukan peraturan daerah yang dimaksud. Sedangkan hambatan yang dihadapi dalam implementasi peraturan daerah bagi kaum difabel pertama belum terbentuknya penyusunan juklak dan juknis dari peraturan daerah yang bersnagkutan khusunya Kota Surakarta dan Kabupaten Klaten, kedua hambatan internal yang datangnya dari masyarakat difabel diantaranya minimnya pengetahuan dan rendahnya kesadaran tentang hak hak mereka sendiri, lingkungan yang belkum assesibel, kondisi dan status sosialekonomi sebagian besar masyarakat difabel yang terpinggirkan dan miskin. Rekomendasi yang dirumuskan oleh peneliti pertama pemerintah harus lebih serius dalam menangani masyarakat difabel dengan segera membentuk peraturan walikota dan peraturan bupati setelah diterbitkannya peraturan daerah, kedua meningkatkan pendampingan teknis dan pelatihan bagi masyarakt difabel, ketiga mainstreaming issu difabel dalam agenda pembangunan ( program dan anggaran ) melalui dina atau SKPD. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama 2 tahun dengan output luaran adalah hasil identifikasi data, artikel ilmiah untuk jurnal, dan strategi pelaksanaan peraturan daerah penyandang cacat sebagai upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial yang efektif dan efisien.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Miranda Nur Q. A.
    Date Deposited: 03 May 2014 06:13
    Last Modified: 03 May 2014 06:13
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/14413

    Actions (login required)

    View Item