IMPLIKASI YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA TERHADAP PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Suranto, Agus (2013) IMPLIKASI YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA TERHADAP PENEGAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (457Kb) | Preview

    Abstract

    Agus Suranto, E.0006260. 2013. IMPLIKASI YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA TERHADAP PENEGAKAN UNDANG UNDAN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret This study examines the implications of how the child’s status as a worker under the perspective of Act No. 23 of 2002 on Child Protection and how sanctions on companies that employ children under the age related enforcement of Law No. 23 of 2002 on Child Protection. This study includes the type of research that is prescriptive normative, because this study is a scientific research to find the truth based on scientitic logic of the law. By using the approach of regulatory legislation. The type of materials used by the writer of law is the primary legal materials, legal materials, secondary and tertiary legal materials. Primary legal materials that I use is Law No. 23 of 2002 on Child Protection. Secondary legal materials are materials that authors use literature, documents, archives, articles, papers, literature according to the research object. As for the tertiary legal materials in the form of a dictionary I use is Indonesian. Mechanical collection of legal materials is done by identifying the content of primary and secondary legal materials of literary study. Techniques of data analysis in this study uses data analysis techniques with deductive logic. Based on the findings and conclusions resulting discussion. One implication of the status of child labor in the above discussion contained in Article 59 of Law No. 23 of 2002 on Child Protection which provides that the government and other state institutions have an obligation and responsibility to provide special protection to children in emergency situations. Emergency situations referred to in this article are children in conflict with the law, children from minority groups and isolated, exploited children either and / or sexual abuse, trafficked children, child victims menjadai drug abuse, alcohol, psychotropic substances dam addictive linnya (drug) child victims of abduction, sale and trafficking, child victims of physical and / or mental disabilities, children with disabilities, and child victims of abuse and neglect. Thus, whatever the reason children should not be working and employed, both in the formal and informal sectors. Second, the sanctions for violation is subject to the provisions of Article 78 and Article 88 of Law No. 23 of 2002 and Law No. 13 of 2003 on Manpower also includes a ban on child labor, contained in Article 185. Keywords: children, workers, protection. Agus Suranto, E.0006260. 2013. IMPLIKASI YURIDIS PENGANGKATAN ANAK DI BAWAH UMUR SEBAGAI PEKERJA TERHADAP PENEGAKAN UNDANG UNDAN NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Penelitian ini mengkaji mengenai bagaimana implikasi status anak di bawah umur sebagai pekerja dalam perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta bagaimana sanksi terhadap perusahaan yang memperkerjakan anak di bawah umur terkait penegakkan UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif, karena penelitian ini adalah suatu penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dan sisi hukum. Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Jenis bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Bahan hukum primer yang penulis gunakan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah bahan kepustakaan, dokumen, arsip, artikel, makalah, literatur yang sesuai dengan obyek penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah berupa kamus Bahasa Indonesia. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara identifikasi isi bahan hukum primer dan sekunder dan studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis data dengan logika deduktif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan. Kesatu, implikasi status pekerja anak dalam pembahasan di atas terdapat dalam Pasal 59 UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi bahwa pemerintah dan lembaga Negara lainnya mempunyai kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat. Situasi darurat yang dimaksud dalam pasal ini adalah anak yang berhadapan dengan hukum, anak dan kelompok minoritas dan terisolasi, anak yang tereksploitasi baik secara dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadai korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dam zat adiktif lainnya (napza) anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mentalb anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran. Dengan demikian, apapun alasannya anak tidak boleh bekerja dan dipekerjakan, baik di sektor formal maupun sektor informal. Kedua, Sanksi terhadap pelanggaran ini diatur dalam ketentuan Pasal 78 dan Pasal 88 UU No. 23 Tahun 2002 dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan juga mencantumkan larangan mengenai pekerja anak, terdapat dalam pasal 185. Kata Kunci : Anak, pekerja, perlindungan.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Nur Anisah
    Date Deposited: 02 May 2014 23:10
    Last Modified: 02 May 2014 23:10
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/14292

    Actions (login required)

    View Item