(B. HUKUM) Model Rekonstruksi Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dalam Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Studi DAS Bengawan Solo Hulu)

Sudarwanto, AL. Sentot and Wijaya, Mahendra and Nugraha, Setya (2012) (B. HUKUM) Model Rekonstruksi Kelembagaan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Dalam Mewujudkan Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup (Studi DAS Bengawan Solo Hulu). .

[img] Microsoft Word (Model rekonstruksi kelembagaan, Daerah Aliran Sungai, Pelestarian Fungsi Lingkungan, Good Sustainable Development Governance) - Published Version
Download (28Kb)

    Abstract

    Permasalahan pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu perlu dikaji dikarenakan kinerja pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu yang masih rendah. Kinerja pengelolaan DAS yang rendah tersebut terutama disebabkan oleh pengaturan atau alokasi posisi dan peran lembaga pemerintah yang kurang sesuai untuk melaksanakan berbagai pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu, masih rendahnya kapasitas lembaga pemerintah dalam mengatasi berbagai masalah DAS dan kualitas koordinasi antar lembaga yang ada masih lemah dalam melaksanakan pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu. Tujuan penelitian pada tahun ke-dua adalah memantabkan draft model kelembagaan pengelolaan DAS, dilakukan dengan (1) FGD, (2) pendampingan kelembagaan, (3) uji coba model dan (4) evaluasi (5) rekomendasi kepada pemerintah. Validitas model rekonstruksi kelembagaan dikembalikan pada masyarakat yang sejak awal ikut serta terlibat merumuskan, menemukan serta mengevaluasi efektivitas model kelembagaan secara terpadu, dengan demikian untuk menemukan dan membangun model kelembagaan lebih mementingkan proses dengan pendekatan partisipatif terhadap para stakeholder lingkungan. Hasil penelitian memantabkan model rekonstruksi kelembagaan pengelolaan DAS Bengawan Solo Hulu yang diberi nama Integrated Institutional Model of Bengawan Solo Upstream Rivershed Management. Yaitu sebuah lembaga yang menggabungkan antara lembaga formal dan lembaga nonformal (masyarakat DAS) yang tumbuh dan berkembang di wilayah DAS Bengawan Solo. Dengan keterpaduan kelembagaan yang terkait dengan pengelolaan Daerah Aliran Sungai serta terciptanya good governance, merupakan prasyarat dari pengelolaan lingkungan yang efektif. Namun demikian pemerintah yang sudah mampu mewujudkan good governance belum tentu memiliki kepedulian terhadap aspek keberlanjutan ekosistem, oleh sebab itu pemerintah yang telah mengupayakan aktualisasi prinsip-prinsip good governance masih memerlukan persyaratan tambahan yaitu upaya mengkaitkan seluruh kebijaksanaan pembangunan dengan prinsip-prinsip keberlanjutan ekologis (ecological sustainability) sehingga tercipta Good Sustainable Development Governance. Hasil dari penelitian ini merekomendasi bahwa perlu segera dibuat Peraturan Daerah tentang Pengelolaan DAS Terpadu oleh masing-masing pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan kabupaten/kota sebagai pengikat sektor dan kewilayahan. Selain itu perlu juga adanya sosialisasi PP No. 37 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Daerah Aliran Sungai.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Miranda Nur Q. A.
    Date Deposited: 01 May 2014 15:02
    Last Modified: 04 May 2014 05:58
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/14157

    Actions (login required)

    View Item