FUNGSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP ANGKUTAN UMUM SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MEMINIMALISIR TINGKAT KECELAKAAN DI KOTA SURAKARTA

Astari, Rizky Windhika (2013) FUNGSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TERHADAP ANGKUTAN UMUM SEBAGAI INSTRUMEN UNTUK MEMINIMALISIR TINGKAT KECELAKAAN DI KOTA SURAKARTA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (725Kb) | Preview

    Abstract

    ASBTRAK Penelitian dalam rangka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah proses dan prosedur pengujian kendaraan bermotor terhadap angkutan umum dan untuk mengatahui apakah prosedur pengujian kendaraan bermotor terhadap angkutan umum di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau belum serta untuk mengetahui hubungan antara pengujian kendaraan bermotor terhadap angkutan umum dengan tingkat kecelakaan di kota Surakarta. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan dan dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Pengadilan Negeri Surakarta, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan terkait yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berupa buku, tulisan, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduksi yaitu dengan pengajuan premis mayor kemudian premis minor setelah itu baru ditarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Berdasarkan bahan hukum yang penulis peroleh dan dianalisis, maka hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa Secara spesifik tidak ada perbedaan proses pengujian antara angkutan umum dengan kendaraan bermotor wajib uji lainnya proses dan prosedur pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala-kendala yang berpotensi mengurangi kesesuaian proses dan prosedur tersebut dengan peraturan perundang-undangan. Pengujian kendaraan bermotor di kota Surakarta penting dilakukan untuk meminimalisir kecelakaan dan efektif mengingat angka kecelakaan kendaraan wajib uji khususnya angkutan umum termasuk kecil prosentasenya dibandingkan jumlah kendaraan bermotor yang telah diuji oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, meskipun tidak ada kaitan antara pengujian kendaraan bermotor dengan tingkat kecelakaan di kota Surakarta. Kata kunci: Pengujian Kendaraan Bermotor, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta, Tingkat Kecelakaan. ABSTRACT Research in the framework of this thesis aims to determine how processes and procedures KIR Test for public transport to the testing procedure to see whether the public transport vehicles in the Department of Transportation, Communication and Information Surakarta in compliance with legislation or not and to determine the relationship between motor vehicle testing on public transport the rate of accidents in the town of Surakarta. This study is descriptive or applied and within legal research, the writer uses normative legal research. Types of legal materials used in this study is the primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials obtained from the District Court of Surakarta, while secondary legal materials obtained from books, literature, journals, papers, relevant legislation relating to the issue under study. Collection techniques used were legal materials by studying literature study materials such as books, writings, documents, laws and regulations relating to the issue under study. Analysis techniques used in this study is the logical deduction is by filing minor premise major premise then afterwards be deduced from the second premise. Based on legal materials obtained and analyzed by the author, the results of research obtained is that there is no difference Specifically testing process between public transport with another motor vehicle shall test processes and procedures KIR test conducted by the Department of Transportation, Communication and Information Surakarta in compliance with the legislation in force. However, in practice there are still obstacles that could potentially reduce the compliance processes and procedures with the legislation. KIR test in Surakarta important to minimize accidents and effective given the number of accidents compulsory vehicle test particularly public transport including a small percentage compared to the number of vehicles that have been tested by the Department of Transportation, Communication and Information Surakarta, although there is no connection between KIR Test with the level accident in the town of Surakarta. Key word : KIR test, Department of Transportation, Communication and Information Surakarta, Accident Rate.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Nurrahma Restia
    Date Deposited: 03 May 2014 17:24
    Last Modified: 03 May 2014 17:24
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/14015

    Actions (login required)

    View Item