SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG DAN IMPLIKASI PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA.

Sari, Nilan (2013) SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG DAN IMPLIKASI PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (938Kb) | Preview

    Abstract

    Nilan Sari, E0009237.2013. THE SYNCHRONIZATION OF ACT NUMBER 5 OF 2012 ABOUT THE RATIFICATION OF ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERORRISM WITH ACT NUMBER 15 OF 2003 ABOUT THE ASSIGNMENT OF GOVERNMENT REGULATION SUBSTITUTING THE ACT NUMBER 1 OF 2002 ABOUT TERRORISM CRIME ERADICATION INTO LAW AND THE IMPLICATION OF TERRORISM HANDLING IN INDONESIA. Terrorism occurs not only in United States of America but also in nearly all countries including in South East Asia areas. ASEAN as an institution, the members of which are South East Asian countries, begins to assume its role and to respond to the terrorism issue by convening meetings through existing dialogue forums, either formally or informally. Here the role of ASEAN as an institution the member of which are South East Asian countries can be seen in the efforts of fighting against terrorism. One of them was the ASEAN 12th Summit in Cebu, Philippine, January 11-14, 2007, providing ASEAN Convention Counter on Terrorism that was then ratified into Act (Law) Number 5 of 2012. Indonesian had been aware of the terrorism danger and had felt prolonged loss in various lines due to terrorism action. For that reason, Special Law was developed to govern the terrorism through government regulation substituting the Act Number 1 of 2002 about Terrorism Crime Eradication into Law (Act). Keywords : Synchronization, Terrorism, ASEAN Convention Counter on Terrorism. Nilan Sari, E0009237. 2013. SINKRONISASI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2002 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME MENJADI UNDANG-UNDANG DAN IMPLIKASI PENANGGULANGAN TERORISME DI INDONESIA. Kejahatan terorisme tidak hanya terjadi di Amerika Serikat saja namun hampir diseluruh Negara di dunia termasuk di Kawasan Asia Tenggara. ASEAN sebagai lembaga yang angotanya adalah negara-negara dikawasan Asia Tenggara, mulai mengambil peranannya dan menaggapi isu terorisme dengan mengadakan pertemuan-pertemuan melalui forum-forum dialog yang ada secara resmi maupun tidak. Disinilah peranan ASEAN sebagai lembaga yang beranggotakan negara- negara di kawasan Asia tenggara akan terlihat upayanya dalam memerangi terorisme.Salah satunya adalah pertemuan KTT ke-12 ASEAN di Cebu, Filipina, 11-14 Januari 2007 yang menghasilkan ASEAN Convention Counter on Terorism yang kemudian diratifikasi dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2012. Di Indonesia sendiri telah menyadari akan bahaya terorisme dan telah merasakan pula kerugian berkepanjangan di berbagai lini akibat aksi terorisme oleh sebab itu sehingga diciptakanlah Undang-Undang khusus yang mengatur tentang terorisme melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.Perpu ini kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penerapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang. Kata Kunci : Sinkronisasi,Terorisme, ASEAN Convention Counter on Terorism.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Nur Anisah
    Date Deposited: 26 Apr 2014 22:02
    Last Modified: 26 Apr 2014 22:02
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/13816

    Actions (login required)

    View Item