ANALISIS KRITIS TENTANG PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BUKAN SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK DIKAITKAN DENGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA

Rasika, Aqmarina (2013) ANALISIS KRITIS TENTANG PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BUKAN SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK DIKAITKAN DENGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (424Kb) | Preview

    Abstract

    AQMARINA RASIKA, E0009051, CRITICAL ANALYSIS REGARDING THE REQUIREMENT OF CANDIDATE OF GOVERNOR AND VICE GOVERNOR OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION NOT AS POLITICAL PARTY MEMBER RIGHT, Faculty Of Law Of Sebelas Maret University Surakarta. This research aims to analyze the reasons underlying of Candidate of Governor and Vice Governor of DIY be required of not as member of political party based on Statute 13/2012. The second aim is to analyze the requirement of not as political party member opposed or not with assurance against the political right of citizens. The methods in this legal research are: normative type of research, prescriptive nature of research, statute and historical approaches, technique of analyzing legal materials used interpretation method. The source of legal research from primary law material consisted of material constituting all publications about the law not belonging to official document. Legal materials are collected through library studies. The analyzing technique of this legal research uses scientific reasoning through deductively method which is major and minor premise then conclusions are made. requirement not as a member of political party for Candidate of Governor and Vice Governor of DIY. Philosophically, the relationship between DIY Leaders with DIY people is not only as leaders in structural terms but also as King of DIY. Sociologically, DIY people still give their trust to be led by Sultan Hamengku Buwono and Adipati Paku Alam. In order to strengthen the position of King member aims to avoid Candidate of Governor and Vice Governor of DIY from political interest that could give disadvantage to people. Legally, Article 18A paragraph (!) and Article 18B paragraph (!) that contain recognition of special region become the basis for requirement of not as member of political party. At the other side, the requirement of not as political party member is violation against freedom of association, assembly, and argues which are contained in Article be no interference from government because it could result a violation. Candidate of Governor and Vice Governor of DIY retain the right to choose and be a candidate of president or vice president if any political party proposes. They also remain entitled to associate, assembly, and argue in any organizations except political party. Rights AQMARINA RASIKA, E0009051, ANALISIS KRITIS TENTANG PERSYARATAN CALON GUBERNUR DAN CALON WAKIL GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA BUKAN SEBAGAI ANGGOTA PARTAI POLITIK DIKAITKAN DENGAN HAK POLITIK WARGA NEGARA, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang hal-hal yang mendasari Cagub dan Cawagub DIY disyaratkan bukan sebagai anggota partai politik dalam UU 13/2012. Kedua, untuk mengetahui Cagub dan Cawagub DIY yang disyaratkan bukan sebagai anggota partai politik bertentangan atau tidak dengan jaminan terhadap hak politik Warga Negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah: jenis penelitian normatif, sifat penelitian preskriptif, pendekatan undang-undang dan pendekatan undang-undang dan historis. Jenis dan sumber penelitian hukum yaitu dari bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim serta bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka. Teknik analisa bahan hukum dengan penalaran ilmiah melalui metode deduktif, yaitu premis mayor dan minor kemudian ditarik kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan kesimpulan, mengenai alasan yang mendasari syarat bukan sebagai anggota partai politik bagi Cagub dan Cawagub DIY. Secara filosofis, hubungan antara Pemimpin DIY dengan masyarakat DIY tidak hanya sebagai pemimpin dalam jabatan struktural saja tetapi juga sebagai Raja DIY yang memiliki wibawa, dihormati, dan dipatuhi rakyatnya. Secara sosiologis, rakyat DIY masih mempercayai Sultan Hamengku Buwono dan Adipati Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DIY. Demi memperkuat kedudukan dalam kapasitas hubungan Raja dengan rakyat maka persyaratan bukan sebagai anggota partai politik bertujuan untuk menghindarkan Cagub dan Cawagub DIY dari kepentingan politis yang bisa merugikan rakyat. Secara yuridis, Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) yang berisi pengakuan atas daerah bersifat istimewa menjadi dasar bagi syarat bukan sebagai anggota partai politik. Di sisi lain, syarat bukan sebagai anggota partai merupakan pelanggaran HAM atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan berpendapat yang termuat dalam Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak politik merupakan hak negatif, artinya, tidak boleh ada campur tangan dari pemerintah karena dapat mengakibatkan pelanggaran. Cagub dan Cawagub DIY tetap memiliki hak pilih dan menjadi calon presiden atau wakil presiden apabila ada partai yang mengusulkan. Cagub dan Cawagub DIY juga tetap berhak untuk berserikat, berkumpul, dan berpendapat di organisasi-organisasi lain selain partai politik. Kata Kunci: Cagub dan Cawagub DIY, partai politik, hak politik.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: J Political Science > JC Political theory
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Nur Anisah
    Date Deposited: 26 Apr 2014 20:51
    Last Modified: 26 Apr 2014 20:51
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/13759

    Actions (login required)

    View Item