PENGEMBANGAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN HUKUM PIDANA.

Supanto, (2012) PENGEMBANGAN PENANGGULANGAN KEJAHATAN DI BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DENGAN HUKUM PIDANA. .

[img] Rich Text (RTF) - Published Version
Download (38Kb)

    Abstract

    Kata kunci : Cyber crime Kebijakan kriminal Teknologi informasi Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk. 1) menginventarisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengaturan kejahatan di bidang teknologi informasi, mengidentifikasi penyesuaiannya dalam globalisasi, mendeskripsikan perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta mengkaji perumusan sanksi pidananya. Kajian didasarkan pemikiran bahwa pengaturan UU No. 11 tahun 2008 ditujukan untuk pengaturan kegiatan pemanfaatan teknologi informasi, khususnya bidang inforrmasi dan transaksi elektronik, agar dilaksanakan secara baik dan menjaga keselamatan serta kepentingan kemanusiaan. Namun pemanfaatannya berpotensi kriminal, yang harus ditanggulangi, di antaranya dengan menggunakan hukum pidana, oleh karenanya dalam UU tersebut terdapat ketentuan sanksi pidana, dalam hal ini ditentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan ditentukan sanksi pidananya, sebagai tindak pidana. Metodologi yang digunakan berupa rancangan penelitian (tahun pertama) studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif, dan jenisnya deskriptif. Materi terutama UU No. 11 Tahun 2008. Pengambilan Sampel dilakukan tidak terhadap orang namun bahan-bahan pustaka, bahan hukum yang terkait dengan teknologi informasi dan hukum pidana. Sumber data sekunder, terutama bahan hukum. Cara Pengumpulan data dengan cara Indentifikasi. Metoda analisisnya, data pustaka (data sekunder) dianalisis dengan pola pikir deduktif dan induktif secara kombinasi. Hasil akhir pengolahan data dikualitatifkan. Selanjutnya dianalisis dengan metode kualitatif-normatif. Simpulan yang diperoleh, Sehubungan dengan teknologi informasi selain UU ITE, diinventarisasi beberapa perundang-undangan dapat dipahami sebagai upaya pengaturan teknologi informasi, khususnya sebagai tindak pidana, sebagaimana dalam KUHP, UU Telekomunikasi, UU Hak Cipta/paten, UU terorisme. Penyesuaian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronika dengan pengaturan global dan pengkajian perbandingan merupakan tuntutan yang harus dipenuhi dalam rangka harmoni peraturan khususnya mengnai cyber crime. Perbuatan yang dilarang sebagai tindak pidana dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik belum dirumuskan secara baik yang ditunjukkan pada Bab tentang Ketentuan Pidana (Pasal 45 s.d Pasal 52) yang menunjuk lagi pasal-pasal lain. Rumusannya masih bersifat abstrak dan teknis. Selain itu, perumusan sanksi pidana yang diancamkan dalam tindak pidana menurut ketentuan Undang-undang tersebut tetap sebagaimna jenis-jenis sanksi pidana yang ditentukan dalam KUHP, yang jenisnya adalah sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, tidak dirumuskan ancaman sanksi pidana tambahan. Jadi sistem pidana yang dipakai tidak ada inovasi jenis sanksi pidana yang khas untuk tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik. Perumusan sanksinya alternatif-kumulatif.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Q Science > QA Mathematics > QA75 Electronic computers. Computer science
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Miftahful Purnanda
    Date Deposited: 26 Apr 2014 18:53
    Last Modified: 26 Apr 2014 18:53
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/13614

    Actions (login required)

    View Item