Penggunaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan Perspektif Penegakan Hukum

Hartiwiningsih, (2012) Penggunaan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan Perspektif Penegakan Hukum. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (29Kb)

    Abstract

    Kata kunci : tindak pidana perbankan, kredit macet, tindak pidana korupsi Tujuan penelitian mengkaji secara mendalam mengapa undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi digunakan untuk menangani tindak pidana di bidang perbankan khususnya dalam menangani kridit macet baik yang terjadi di Bank BUMN maupun yang terjadi di Bank Swasta, penyalahgunaan wewenang dan kejahatan di bidang perbankan yang lain. Apakah kridit macet dapat dikatagorikan sebagai tindak pidana korupsi. Selain itu akan dikaji kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sehingga tidak mampu mengatasi kridit macet baik yang terjadi di Bank BUMN maupun Bank Swasta dan kejahatan di bidang perbankan lainnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan undang-undang karena yang akan dikaji adalah undang-undang/peraturan, dan pedekatan yuridis sosiologis, hukum disini bukan dikonsepkan sebagi rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Disini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi disebut sebagai penelitian sosia (hukum), atau penelitian yang non doktrinal. Bentuk penelitian ini adalah evaluatif, diagnostik dan preskriftif. Data yang dibutuhkan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan cara wawancara mendalam data sekunder diperolah melaui studi kepustakaan. Setelah data diperoleh maka dilakukan analisis data dengan menggunakan teknik analisis interaktif Hasil penelitian menunjukan bahwa: Alasan Undang-Undang TIPIKOR digunakan untuk menyelesaiakan kasus-kasus tindak pidana perbankan: Unsur melawan hukum dalam Undang-Undang TIPIKOR mencakup sifat melawan hukum formil dan sifat melawan hukum materiil. Mudah pembuktiannya, memiliki ancaman sanksi yang memadai, diaturnya sistem pertangungjawaban terhadap korporasi. Kredit macet pada dasarnya terjadi atas sebuah hubungan perdata antara sebuah manajemen bank dengan penerima dana. Tetapi jika ada penyimpangan dalam proses pemberiannya dapat dituntut dengan hukum pidana khususnya Hukum Perbankan. Kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, subyek hukumnya sangat terbatas, yaitu hanya direksi, komisaris dan karyawan. Formulasi perbuatan dalam UU Perbankan membutuhkan adanya pembuktian, ini sangat menyulitkan. UU Perbankan belum menyediakan formulasi perbuatan pidana yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan negara atau perekonomian negara yang diancam pidana padahal Tindak Pidana Perbankan masuk katagori Tindak Pidana Ekonomi. Tidak mengatur subyek hukum korporasi, padahal pelaku kejahatan perbankan pada umumnya adalah korporasi.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Miftahful Purnanda
    Date Deposited: 26 Apr 2014 18:17
    Last Modified: 26 Apr 2014 18:17
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/13544

    Actions (login required)

    View Item