(B. HUKUM) Pengembangan Aplikasi Metode Persidangan Semu dalam Pembelajaran Hukum Pers bagi Penegak Hukum

Rustamaji, Muhammad and Gunawati, Dewi (2012) (B. HUKUM) Pengembangan Aplikasi Metode Persidangan Semu dalam Pembelajaran Hukum Pers bagi Penegak Hukum. .

[img] Microsoft Word (metode, persidangan semu, hukum pers) - Published Version
Download (32Kb)

    Abstract

    Penelitian ini difokuskan untuk memeroleh sebuah metode persidangan semu dalam pembelajaran hukum pers bagi peserta didik dan penegak hukum yang memberikan cara pandang berbeda dalam realitas praktik penegakan hukum pers yang selama ini acapkali justru merobohkan pilar demokrasi. Metode persidangan semu hukum pers bagi penegak hukum inilah yang coba digagas dalam kerangka pemikiran penyelesaian sengketa pers yang tidak lagi mengkriminalisasi kegiatan jurnalistik dengan delik penghinaan di dalam KUHP. Sebuah perancangan pembelajaran yang diharapkan mampu menghasilkan luaran berupa metode pembelajaran yang mencerahkan (teknologis-humanis) serta dilengkapi dengan bahan ajar, maupun referensi berwujud buku yang berdaya guna bagi pendidikan hukum pers, baik bagi mahasiswa, penegak hukum maupun insan pers. Secara lebih sistematis, pengusulan aplikasi metode persidangan semu dalam pembelajaran hukum pers bagi peserta didik dan penegak hukum pada penelitian lanjutan tahun ke dua ini, di setiap tahapnya bertujuan sebagai berikut; (a) Mengidentifikasi faktor-faktor dominan tipikal penegakan hukum oleh aparat dalam sengketa pers yang masih didominasi penerapan delik di dalam KUHP (b) Menemukan kriteria tertentu dalam analisis perancangan aplikasi metode persidangan semu dalam pembelajaran hukum pers bagi mahasiswa sebagai calon penegak hukum, maupun penegak hukum (polisi, penuntut umum, advokat dan hakim) yang mencakup kriteria identifikasi tujuan perilaku penegak hukum berserta pengukur penampilan berhukumnya, kriteria penentuan tujuan khusus berserta pengukur penampilan khusus tersebut, kriteria pengidentifikasian tipe belajar dengan aplikasi metode persidangan semu hukum pers, menentukan kondisi belajar, menentukan penyesuaian terhadap perbedaan individual, yang kesemuanya bermuara pada dihasilkannya prototipe metode instruksional persidangan semu hukum pers. (c) Mengadakan pengkajian terhadap sinkronisasi prototipe metode persidangan semu hukum pers dengan praktik senyatanya penegak hukum. Guna mencapai tujuan tersebut, pada penelitian tahun terakhir ini, digunakan metode partisipation actions research. Pendekatan partisipatif dimaksud diwujudkan dalam studi induktif-deduktif yang dilakukan terhadap faktor-faktor dominan yang memengaruhi suatu tipikal pembelajaran, dengan menggunakan metode peradilan semu pers dan analisisnya sebagai tindak lanjut studi pendahuluan di tahun pertama. Studi induktif-deduktif juga dimaksudkan guna menemukan kriteria-kriteria tertentu dalam analisis perancangan metode persidangan semu dalam pembelajaran hukum pers bagi peserta didik dan aparat penegak hukum yang mencakup kriteria identifikasi tujuan perilaku beserta pengukur penampilannya, kriteria penentuan tujuan khusus beserta pengukur penampilan khusus tersebut, kriteria pengidentifikasian tipe belajar, menentukan kondisi belajar, menentukan persesuaian terhadap perbedaan individual, yang kesemuannya bermuara pada dihasilkannya metode persidangan semu hukum pers dalam penentuan bentuk kegiatan instruksional. Langkah-langkah dimaksud ditujukan untuk melakukan pengkajian terhadap sinkronisasi prototipe metode pembelajaran persidangan semu hukum pers dengan praktik beracara aparat penegak hukum. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan tiga poin penting dalam kajian dimaksud, yaitu 1).Faktor dominan yang memengaruhi tipikal penegakan hukum oleh aparat dalam sengketa pers sejatinya terdiri atas dominannya penerapan delik penghinaan dalam KUHP sebagai jerat hukum bagi insan pers, dan tidak dipahaminya kekhasan penyelesaian sengketa pers dalam alur penyelesaian perkara pers sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang pers; 2). Kekhasan penyelesaian perkara pers terletak pada keberadaan pengajuan hak jawab, pengaduan kepada Dewan Pers, hingga terbitnya rekomendasai dari Dewan Pers yang mendahului proses litigatif; 3).Ketidaksinkronan prototipe metode pembelajaran persidangan semu dengan kenyataan penegakkan hukum lebih disebabkan pada desain pembelajaran satu arah dan permasalahan instruksional yang sejatinya dapat diurai dengan jalan kolaboratif.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Miranda Nur Q. A.
    Date Deposited: 26 Apr 2014 17:49
    Last Modified: 03 May 2014 23:13
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/13472

    Actions (login required)

    View Item