HUKUM EKONOMI DAN TRANSPLANTASI HUKUM (ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP LEGISLASI DI BIDANG PEREKONOMIAN DI INDONESIA)

Sulistyono, Adi (2012) HUKUM EKONOMI DAN TRANSPLANTASI HUKUM (ANALISIS POLITIK HUKUM TERHADAP LEGISLASI DI BIDANG PEREKONOMIAN DI INDONESIA). .

[img] Rich Text (RTF) - Published Version
Download (44Kb)

    Abstract

    Kata Kunci : hukum ekonomi, transplantasi hukum, dan legislasi Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui politik hukum pemerintah dalam merespon dan mengantisipasi globalisasi ekonomi; Mendapat data dan informasi berkaitan dengan peraturan perundang-undangan bidang ekonomi yang merupakan hasil transplantasi hukum; dan Mengungkap motivasi politik dan kepentingan bisnis yang melatarbelakangi diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan bidang ekonomi. Urgensi penelitian ini adalah sebagai upaya untuk mengetahui formulasi penyusunan legislasi domestik dan keterkaitannya dengan kinerja globalisasi terutama dalam bentuk transplantasi hukum paksaan melalui neo-kolonialisme, perjanjian multilateral, dan hutang luaar negeri.. Penelitian ini perlu dilakukan, karena hukum ekonomi di Indonesia merupakan wilayah yang rentan dari intervensi faktor-faktor eksternal untuk kepentingan politik dan bisnis. Bagi negara seperti Indonesia, penelitian ini penting karena akan memberikan deskripsi mengenai keadaan dan analisis diagnostic legislasi yang ada dalam kaitannya dengan kinerja globalisasi yang sering tak terhindarkan dalam motivasi pembangunan hukum ekonomi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang dilakukan melalui penelitian kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan dokumen-dokumen, dalam hal ini adalah dokumen hukum, khususnya yang terkait dengan legislasi di bidang perekonomian. Penelitian ini bersifat preskriptif dengan menggunakan empat macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sejarah (historical approach), pendekatan perbandingan (comparative approach), dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Teknik analisis yang digunakan adalah content analysis dan critical legal studies, sehingga penelitian ini tidak hanya mengkaji isi pasal dari perundang-undangan, namun juga berupaya untuk mengkaji motivasi-motivasi dibalik munculnya pasal-pasal tersebut dalam perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Politik hukum pemerintah Indonesia dalam merespon globalisasi ekonomi diawali dengan menyepakati GATT Uruguay Round pada tahun 1994, dan menerbitkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia). Setelah meratifikasi kesepakatan GATT-PU, kemudian diikuti dengan membentuk 49 undang-undang, yang mencakup 20 perundang-undang bidang jasa, 16 perundang-undangan bidang investasi, dan 13 perundang- undangan bidang HaKI. Pembentukan peraturan perundang-undangan bidang ekonomi yang strategis di Indonesia banyak dilakukan melalui metode transplantasi hukum. Transplantasi hukum adalah proses perpindahan aturan hukum atau doktrin hukum atau institusi hukum atau struktur hukum dari suatu masyarakat satu ke masyarakat lain. Transplantasi hukum bisa dilakukan secara paksaan (kolonialisme) dan 2 sukarela melalui perjanjian internasional. Dalam prakteknya sejak era orde baru sampai era orde reformasi, transplantasi hukum secara sukarela tersebut banyak pula diwarnai berbagai intervensi asing. Intervensi asing tersebut, nampak dalam motivasi politik dan bisnis dibalik proses transplantasi berbagai peraturan perundang-undangan bidang ekonomi di Indonesia. Terkait dengan transplantasi perjanjian internasional, Indonesia mengenal pengesahan (ratifikasi) melalui dua sarana, yakni melalui Undang-Undang atau keputusan presiden. Adapun perangkat hukum hasil transplantasi melalui Undang-Undang sejumlah 43 Undang-Undang, sedangkan perangkat hukum hasil transplantasi melalui Keputusan Presiden sejumlah 61 Keputusan Presiden. Dari hasil analisis menunjukkan bahwa bisnis konglomerasi asing di Indonesia melalui perpanjangan tangannya, World Bank, IMF, dan USAID menekan Indonesia untuk melakukan transplantasi hukum guna memberikan perlindungan terhadap kegiatan-kegiatan bisnis nya. Upaya penekanan tersebut dilakukan diantaranya ketika Indonesia memerlukan bantuan dana, baik melalui pinjaman ataupun hibah. Indonesia diharuskan menandatangani kesepakatan (LoI-Letter of Intent) yang berisi prasyarat (kondisionalitas) tertentu yang harus dipenuhi sebelum dana pinjaman dikucurkan. Juga dilakukan dengan modus memberikan tenaga ahli agar mereka bisa mempengaruhi substansi suatu perundang-undangan. Hal ini semakin terlihat fakta kalau masyarakat Indonesia sudah kehilangan kedaulatan untuk membikin perundang-undangan bidang ekonomi yang mengacu dan mewujudkan amanah konstitusi khususnya Pasal 33 UUD 1945. Diantara undang-undang yang merupakan hasil intervensi World Bank, IMF, dan USAID diantaranya adalah: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan Undang- undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Undang-undang No. 19 Tahun 2004 Tentang Kehutanan; Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi; Undang-Undang No. 20 Tahun 2002 tentang Ketenagalistrikan; Undang-Undang No. 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dengan demikian dalam tataran yang ideal ke depan perlu ditelaah model pembangunan hukum ekonomi, khususnya formulasi bidang-bidang ekonomi dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang mengharmoniskan tarikan keatas berupa globlisasi ekonomi dan tarikan kebawah, berupa norma-norma yang terdapat dalam konstitusi. Disamping itu, BIN (Badan Inteljen Nasional) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi untuk mengkomunikasikan temuan-temuan penelitiannya adanya intervensi asing melalui perundang-undangan secara massive melalui media massa agar masyarakat memahami dan tumbuh rasa nasionalisme yang kuat untuk memonitor proses legislasi bidang ekonomi sejak pembahasan Prolegnas sampai pembahasan susbtansi di DPR.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Miftahful Purnanda
    Date Deposited: 26 Apr 2014 17:23
    Last Modified: 26 Apr 2014 17:23
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/13413

    Actions (login required)

    View Item