ASPEK KEDUDUKAN HUKUM ETNIS ROHINGYA MENURUT HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL (Studi Perlindungan Hukum Etnis Rohingya di Indonesia)

Hazhin, Utiyafina Mardhati (2013) ASPEK KEDUDUKAN HUKUM ETNIS ROHINGYA MENURUT HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL (Studi Perlindungan Hukum Etnis Rohingya di Indonesia). Other thesis, Universitas Sevelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (495Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Utiyafina Mardhati Hazhin. E0009339. 2009. ASPEK KEDUDUKAN HUKUM ETNIS ROHINGYA MENURUT HUKUM PENGUNGSI INTERNASIONAL (Studi Perlindungan Hukum Etnis Rohingya di Indonesia). Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kedudukan hukum etnis Rohingya dan perlindungannya menurut Hukum Pengungsi Internasional serta untuk mengetahui pemenuhan prinsip non refoulement oleh Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan bagi pengungsi Rohingya yang berada di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau doktrinal yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer yang digunakan berupa konvensikonvensi yang mengatur orang tanpa kewarganegaraan dan bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku referensi, pendapat para ahli, dan jurnal-jurnal hukum atau hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen yang dianalisis secara deduktif dan secara kualitatif serta dengan interpretasi. Selanjutnya hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Burma Citizenship Law 1982, Rohingya tidak termasuk dalam daftar delapan etnis utama ras di Myanmar. Hal itu berarti Rohingya adalah etnis minoritas yang tidak mempunyai status kewarganegaraan Myanmar. Dengan kata lain etnis Rohingya menjadi stateless persons. Sebagai stateless persons Rohingya dilindungi oleh Konvensi 1954 tentang Status Warga Tanpa Kewarganegaraan dan Konvensi 1961 tentang Pengurangan Jumlah Orang Tanpa Kewarganegaraan. Penelitian juga menggambarkan bahwa Indonesia telah memenuhi prinsip non refoulement dengan mengijinkan para pencari suaka masuk ke wilayah Indonesia, merujuk para pencari suaka untuk ditentukan statusnya ke UNHCR, dan mengijinkan para pengungsi Rohingya ini tinggal sementara di Indonesia sambil menunggu diperolehnya solusi yang berkelanjutan. Kata kunci : stateless persons, Rohingya, pengungsi, prinsip non-refoulement ABSTRACT Utiyafina Mardhati Hazhin. E0009339. 2009. THE LEGAL STATUS ASPECT OF ROHINGYA ETHNIC UNDER INTERNATIONAL REFUGEE LAW (Study on Legal Protection of the Rohingya Ethnic in Indonesia). Faculty of Law, Sebelas Maret University. The research aimed to describe the legal status of Rohingya ethnic; to describe the protection of Rohingya persons based on International Refugee Law, as well as to investigate the fulfillment of non refoulement principle by the government of Republic of Indonesia toward them. This research was a descriptive, normative legal or doctrinal research, which applied to statute and conceptual approach. This study used the conventions on Stateless persons as its primary legal source and literature, experts oppinions, as well as law journals and study report as secondary law source. Source were collected through literature study and were analyzed using deductive qualitative technique and interpretation. The result shows that based on Burma Citizenship Law 1982, Rohingya is not included in the eight main ethnic. It means that Rohingya a minority ethnic which is will not granted a nationality of Myanmar. In other words, Rohingya ethnic become a stateless persons. As a stateless persons, Rohingya are protected by The Convention relating to The Statelessness Person 1954, The Convention on The Reduction of Statelessness 1961, and The Convention Relating to The Status of Refugee 1951. The study also found that the government of Indonesia has fullfilled its obligation on non refoulement principles by the authorizing the entrance of Rohingya to the area of Republic of Indonesia, refering them to the UNHCR for advance status determination, and permitting the Rohingya refugees to stay temporarily in the Indonesia territory awaiting further solution. Keywords:stateless persons, Rohingya, refugee, non-refoulement principle

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum > Ilmu Hukum
    Depositing User: Devi Arlina Irawati
    Date Deposited: 26 Apr 2014 05:05
    Last Modified: 26 Apr 2014 05:05
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/13287

    Actions (login required)

    View Item