UPAYA PEMERINTAH DAERAH MELALUI KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN NOMOR : 511.1/186.1/002/2010 TERKAIT DENGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SRAGEN

DARMAWAN, RACHMAD ADI (2013) UPAYA PEMERINTAH DAERAH MELALUI KEPUTUSAN BUPATI SRAGEN NOMOR : 511.1/186.1/002/2010 TERKAIT DENGAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN SRAGEN. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (310Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen melalui Keputusan Bupati Sragen Nomor : 511.1/186.1/002/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan ( TKPK ) Kabupaten Sragen dalam penanggulangan kemiskinan dan permasalahan yang timbul terkait dengan penanggulangan kemiskinan serta solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dimana penulis berkeinginan untuk memberikan gambaran maupun pemaparan mengenai obyek penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan pihak terkait yang diteliti. Sumber data sekunder yang digunakan adalah bahan-bahan kepustakaan, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, artikel, dan bahan dari internet serta sumber lain yang terkait. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi lapangan dengan langsung menuju ke obyek penelitian dan studi kepustakaan untuk memperoleh landasan teori yang berkaitan dengan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, yaitu dengan adanya Keputusan Bupati Sragen Nomor: 511.1/186.1/002/2010 tentang Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Sekretariat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), kebijakan penanggulangan kemiskinan dapat berjalan dengan baik. Karena TKPK melakukan pengendalian, pemantauan, dan tindak lanjut dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan. Namun demikian terdapat permasalahan yang terjadi dari segi Pemerintahan Daerah dan dari sisi masyarakat, yaitu: (1) TKPK hanya bersifat koordinatif, (2) terdapat banyak ragam data kemiskinan, (3) pelayanan yang tidak efisien, (4) keterlambatan dan keterbatasan APBD. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Sragen membentuk lembaga baru Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) satu pintu; mendorong partisipasi masyarakat dan dunia usaha; dan menyediakan sarana prasarana transportasi gratis bagi masyarakat miskin. Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Keputusan Bupati, Tim Koordinasi, Penanggulangan Kemiskinan. ABSTRACT This research aims to determine the Sragen Local Government efforts through Sragen Regent Decree No. 511.1/186.1/002/2010 on the Establishment of the Coordination Team and the Office of Poverty Reduction Coordination (TKPK) Sragen in reducing poverty and the problems that arise related to poverty reduction and solutions to overcome these problems. This research is a descriptive empirical laws, which the author intends to give an overview and presentation of the research object. The type of data used are primary data and secondary data. The primary data sources used are interviews with relevant parties concerned. Secondary data sources used are library materials, legislation, journals, papers, articles, and materials from the Internet and other related sources. Data collection techniques used are field studies to directly to the object of research and literature study to gain basic theory related to research. Based on the findings and conclusions resulting discussion, namely the existence of Sragen Regent Decree No. 511.1/186.1/002/2010 on the Establishment of the Coordination Team and the Office of Poverty Reduction Coordination (TKPK), poverty reduction policies can work well. Because TKPK perform control, monitoring, and follow-up in the poverty reduction activities. However, there is a problem that occurs in terms of the Local Government and of the public, namely: (1) merely TKPK coordination, (2) there is a wide variety of data reduction, (3) an inefficient service, (4) delays and budget limitations. To overcome these problems, the Government established a new institution Sragen Integrated Services Unit Poverty (UPTPK) the door; to encourage public participation and the business; and providing transportation facilities infrastructure for the poor. Keywords: Local Government, Decree of the Regent, Team Coordination, Poverty Reduction.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Nurrahma Restia
    Date Deposited: 03 May 2014 17:35
    Last Modified: 03 May 2014 17:35
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/12743

    Actions (login required)

    View Item