ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA MENCARI KEBENARAN MATERIIL HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 78/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG DENGAN TERDAKWA UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO)

Pratomo, Fandi Gus (2013) ANALISIS KRITIS TERHADAP PEMBUKTIAN UNSUR UNSUR TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI UPAYA MENCARI KEBENARAN MATERIIL HUKUM PIDANA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 78/PID.SUS/2011/PN.TIPIKOR.SMG DENGAN TERDAKWA UNTUNG SARONO WIYONO SUKARNO). Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (310Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Putusan Bebas yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang Nomor : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg dengan terdakwa Untung Sarono Wiyono Sukarno telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang bersifat preskriptif dan terapan, menemukan hukum in concreto kesesuaian putusan bebas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Jenis data yang digunakan yaitu data sekunder. Data sekunder yang digunakan mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen/bahan pustaka. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode silogisme deduksi, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip dasar (premis mayor), kemudian peneliti menghadirkan objek yang sedang diteliti (premis minor) kemudian ditarik kesimpulan atau conclusion. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh dua simpulan. Pertama, pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi berawal dari KUHP, kemudian dibuat aturan khusus antara lain Peraturan Penguasa Perang Pusat Tahun 1957, UU Nomor 24 Tahun 1960, UU Nomor 3 Tahun 1971, UU Nomor 31 Tahun 1999, dan yang terakhir UU Nomor 20 Tahun 2001. Kedua, Putusan Majelis Hakim Tipikor Semarang dengan terdakwa Untung Sarono, tidak sesuai dengan katentuan peraturan perundang undangan yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci : Korupsi, Undang Undang Korupsi, Putusan Bebas. ABSTRACT The aims of this research is to find suatibility between legal acquittal Judges Number : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg on Corruption Court in Semarang with law and regulation applicable in Indonesia. This research is research law normative that is both prescriptive and applied, prescriptive seen in discovered the laws in concreto suatibility between legal acquittal Judges Number : 78/Pid.Sus/2011/PN.Tipikor.Smg on Corruption Court in Semarang with law and regulation applicable. Type of data is secondary data used. Secondary data used includes primay material law, secondary materials law, and tertiary materials law. Technical data used namely study document / material book. Analysis of data used is by method syllogism deduction; which is rooted in basic principles ( premise major ), then researcher presenting the object being researched ( premise minor ) then drawn inference or conclusion. Based on the research and discussion concluded. First, the regulation of corruption began with WvS, then in 1957 Military Lord, modified with law number 24 year 1960, modified with las number 3 year 1971, modified with law number 31 year 1999, modified with law number 20 year 2001. Second, the legal acquittal of Judges did not appropriate with the law in Indonesia. Keyword : Corruption, Regulation of Corruption, Legal Acquital

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Nurrahma Restia
    Date Deposited: 03 May 2014 17:45
    Last Modified: 03 May 2014 17:45
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/12493

    Actions (login required)

    View Item