Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Surakarta: Tiniauan terhadap Implementasi Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Education for All

Mulyadi, Asal Wahyuni Erlin and Sudarto, and Nurhariadmo, Wahyu (2012) Kebijakan Pendidikan Inklusi di Kota Surakarta: Tiniauan terhadap Implementasi Kebijakan dan Partisipasi Masyarakat Mewujudkan Education for All. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (28Kb)

    Abstract

    Sebagai wujud nyata mencapai pendidikan bagi semua (education for all) di Indonesia, pemerintah antara lain menetapkan Permendiknas No. 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Hal ini sejalan dengan deklarasi yang disampaikan pada tahun 2001 yaitu Indonesia Towards Inclusive Education. Penyelenggaraan pendidikan inklusi merupakan salah satu syarat untuk membangun tatanan masyarakat inklusif (inclusive society). Sesuai dengan rancangan penelitian, pada tahun pertam4 penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan mengeksplorasi hal-hal terkait kebijakan pendidikan inklusi dan memperoleh gambaran mengenai implementasinya di Kota Surakarta. Penelitian ini dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta didukung dengan temuan kuantitatif. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive dengan teknik pengumpulan data meliputi wawancara, studi dokumentasi, dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan inklusif di Surakarta diimplementasikan di setiap tingkat pendidikan sebagaimana diatur dalam Permendiknas 70/2009. Sekolah pendidikan inklusif di Surakarta termasuk 7 sekolah dasar (satu sekolah swasta dan menjadi sekolah percontohan untuk pendidikan inklusif tingkat nasional), 2 SMP, dan 4 SMA. Namun, jumlah sekolah inklusi di kota Surakarta, terutama di tingkat SMP, belum memenuhi kualifikasi yang diatur dalam Permendiknas 70/2009 yang menyatakan bahwa di setiap kabupaten setidaknya memiliki satu sekolah inklusif. Secara umum, penentuan sekolah-sekolah untuk melaksanakan pendidikan inklusif didasarkan pada satu alasan, yaitu karena mereka memiliki siswa dengan kebutuhan khusus (ABK). Partisipasi masyarakat serta fasilitas penunjang ditemukan masing kurang. Pemahaman dari para pelaksana relatif bervariasi. Pelaksanaan Permendiknas 70/2009 masih memerlukan dukungan dan koordinasi yang sinergis dengan semua pemangku kepentingan untuk meminimalkan rasa "berjuang sendiri", serta untuk mempertahankan dan meningkatkan komitmen mereka. Temuan ini menunjukkan pentingnya studi lebih lanjut (seperti yang telah dirancang pada tahun kedua) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi serta partisipasi masyarakat dan seluruh stakeholders dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif untuk mencapai pendidikan untuk semua yang juga merupakan target MDGs di Indonesia.

    Item Type: Article
    Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
    L Education > L Education (General)
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 19 Apr 2014 19:29
    Last Modified: 19 Apr 2014 19:29
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/12442

    Actions (login required)

    View Item