KONSTRUKSI HUKUM HUBUNGAN ANTARA PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DALAM PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN

Pramugardani, Rintis Handika (2013) KONSTRUKSI HUKUM HUBUNGAN ANTARA PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DALAM PELAKSANAAN TUKAR MENUKAR KAWASAN HUTAN UNTUK PEMUKIMAN. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (455Kb) | Preview

    Abstract

    This research aims to determine the relationship between Perhutani Unit I of Central Java with District Government of Wonogiri on operation of forest exchange for residential where was happened at Ngroto Village of Wonogiri Region and how the application of the exchange forest agreement based on the current regulations. This normative legal research using a prescriptive approach by using a statute approach. The regulation in force at the time was the the Minister of Forestry Decree No. 292/KPTS-II/1995 About Exchanging Forest. The type of material used are the primary law material and the secondary law material and using techniques of literary study law materials collection. After the law materials are collected and then analyzed using deduction methods and interpretation methods. From the results of research and discussion, it is concluded that the legal relationship between Perum Perhutani Unit I of Central Java with District Government of Wonogiri occurs because of forest exchange at Ngroto village. Due to the legal relationship, District Government of Wonogiri as the applicant has the right and obligation to be fulfilled during the process of exchange forest in accordance with applicable regulations. Rule who regulate that \ legal relationship at the time is the Minister of Forestry Decision No. 292/KPTS- II/1995 About Exchanging Forest. Keywords: Law Relationship, Right and Obligation, Forest Exchange Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konstruksi hukum hubungan antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan Pemerintah Kabupaten Wonogiri dalam pelaksanaan tukar menukar kawasan hutan untuk pemukiman yang terjadi di Dusun Ngroto Kabupaten Wonogiri serta bagaimana penerapan perjanjian tukar menukar kawasan hutan tersebut berdasarkan pada peraturan yang berlaku saat itu. Penelitian hukum normatif ini bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan penelitian yaitu pendekatan Peraturan Perundang-Undangan.Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku saat itu adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/KPTS-II/1995 Tentang Tukar Menukar Kawasan Hutan. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta menggunakan teknik pengumpulan bahan hukum studi kepustakaan. Setelah bahan hukum dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode deduksi dan metode penafsiran. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa hubungan hukum antara Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah dengan Pemerintah kabupaten Wonogiri terjadi karena peristiwa tukar menukar kawasan hutan di Dusun Ngroto Kabupaten Wonogiri. Tujuan dari tukar menukar kawasan hutan tersebut adalah untuk pemukiman atau tempat tinggal. Akibat hubungan hukum tersebut, Pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagai pihak pemohon memiliki hak dan dibebani kewajiban yang harus dipenuhi selama proses tukar menukar kawasan hutan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peraturan yang mengatur hubungan hukum tersebut pada saat itu adalah Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/KPTS-II/1995 tentang tukar menukar kawasan hutan. Kata Kunci: Hubungan hukum, hak dan kewajiban, tukar menukar kawasan hutan

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Prima Adi Pradana
    Date Deposited: 19 Apr 2014 19:08
    Last Modified: 19 Apr 2014 19:08
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/12413

    Actions (login required)

    View Item