Pengembangan Otonomi Desa dengan Pendekatan Desentralisasi

Suharto, Didik G. and Pawito, and Muktiyo, Widodo (2012) Pengembangan Otonomi Desa dengan Pendekatan Desentralisasi. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (29Kb)

    Abstract

    Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum jelasnya posisi desa dalam teori desentralisasi. Secara empiris, persoalan otonomi desa sebagai fokus kajian maupun penerapan praktis dalam tataran pemerintahan juga belum banyak diperhatikan. Popularitas otonomi desa masih jauh tertinggal dibanding otonomi daerah. Padahal, penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Di sisi lain, desa merupakan unit terdepan (ujung tombak) dalam pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Posisi desa hingga kini justru belum jelas dan cenderung mengalami ambivalensi. Implikasinya, konsep dan arah otonomi desa juga masih kabur, bahkan seringkali memicu perdebatan. Bertitiktolak dari realitas tersebut maka penelitian ini menelusuri pengembangan otonomi desa dalam konteks pendekatan desentralisasi. Penelitian ini secara khusus ditujukan untuk menjawab permasalahan tentang pengembangan otonomi desa yang ideal dalam kerangka kebijakan desentralisasi di Indonesia. Dalam penelitian ini diambil tiga desa sebagai fokus lokasi penelitian, yakni: Desa Catur (Kecamatan Sambi), Desa Krasak (Kecamatan Teras), dan Desa Bendan (Kecamatan Banyudono). Data-data yang dibutuhkan dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tehnik analisis data dilakukan melalui dua cara, yaitu tehnik analisis isi dan tehnik analisis fenomenologi. Tehnik analisis isi (content analysis) dilakukan untuk mengetahui substansi isi peraturan yang mengatur pemerintahan desa. Teknik analisis fenomenologi digunakan untuk menganalisis pelaksanaan desentralisasi (pemerintahan desa), dan menelusuri aspek-aspek terkait otonomi desa. Berdasarkan penelitian, dapat dirumuskan hasil sebagai berikut: (1) konstruksi yang dibangun dalam mengatur pemerintahan daerah sama dengan konstruksi pemerintahan desa; (2) pelaksanaan desentralisasi, pada periode UU Nomor 5/1974, UU Nomor 22/1999, dan UU Nomor 32/2004, selalu mengalami pergeseran arah dari perspektif desentralisasi politik menuju perspektif desentralisasi administratif, atau sebaliknya; (3) perbedaan penekanan (titik berat) desentralisasi di antara ketiga periode perundang-undangan merupakan hasil dari tarik menarik kepentingan yang mencerminkan arah kebijakan rejim yang berkuasa; (4) tujuan desentralisasi desa belum tercapai karena desentralisasi (otonomi) di Indonesia berhenti sampai pemerintah kabupaten/kota atau tidak memberikan kedudukan yang jelas/kuat bagi desa; (5) jenis dan bobot peran pemerintahan supra desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami pasang surut di tiga periode undang-undang yang sekaligus menunjukkan sejauhmana tingkat desentralisasi (kemandirian) desa; dan (6) desa merupakan sub sistem dari pemerintah kabupaten, sehingga kewenangan dan sumber daya yang ada sangat terbatas. Perlu ada teori yang memperkuat desentralisasi desa, dengan mengartikan desentralisasi sebagai penyerahan kewenangan/kekuasaan dari organisasi/pemerintah tingkat atas/lebih besar ke organisasi/pemerintah tingkat bawah/lebih kecil dengan memperhatikan prinsip subsidiaritas, eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi. Penelitian ini merekomendasikan pilihan bentuk-bentuk desa, yakni: desa otonom, desa administrasi (kelurahan), dan desa semi otonom.

    Item Type: Article
    Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 19 Apr 2014 19:09
    Last Modified: 19 Apr 2014 19:09
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/12412

    Actions (login required)

    View Item