Model Resolusi Konflik Berbasis Community Governance: Studi Penelitian di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kota Semarang dan Kota Surakarta

Sudarmo, and Susiloadi, Priyanto (2012) Model Resolusi Konflik Berbasis Community Governance: Studi Penelitian di Paguyuban Pedagang Kaki Lima Kota Semarang dan Kota Surakarta. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (28Kb)

    Abstract

    Penelitian ini mencakup empat studi kasus: (1) konflik antara pedagang kaki lima “Paguyuban Pesona Pasar Burung Semarang (P3BS) dan Paguyuban Pedagang Pasar Burung Karimata Semarang (P3KS), (2) Konflik antara pedagang kaki lima onflict di Simpang Lima Semarang dan CV Swasta yang didukung Dinas Pasar Pemerintah Kota Semarang, (3) konflik internal paguyuban antara anggota Paguyuban Pedagang Kaki Lima di Taman KB Semarang dan pengurus paguyuban, (4) konflik yang terjadi di Kota Surakarta yang meliputi konflik antara Himpunan Pedagang Pasar Klewer (HPPK) dan rekannya yaitu Komunitas Pedagang Pasar Klewer (KPPK); konflik antara pedagang kaki lima ber mobil conflict dan HPPK yang beraliansi dengan Himpunan Pedagang Taman Parkir Pasar Klewer (HPTPPK) yang beroperasi di Pasar Cinderamata. Proyek penelitian memiliki tiga tujuan utama. Salah sattu tujuan yang akan dicapai dalam tahun pertama yaitu merumuskan model resolusi konflik berbasis community governance. Sebelum model ini dirumuskan, penelitian ini diawali dengan menganalisis pola-pola yang memfokuskan pada sumber-sumber konflik, para aktor yanmg terlibat dalam konflik, jaringan konflik, cara-cara tradisional dalam resolusi konflik yang selama ini digunakan oleh masing-masing paguyuban, kelompok atau stakreholder yang terlibat dalam konflik, dan efektivitas model tradisional dalam resolusi konflik. Penelitian ini menggnakan metode ethnography. Hasil riset lapangan memperlihatkan bahwa sumber konflik mencakup: (1) kompetisi terhadsap sumberdaya yang langka/terbatas (2) kurangnya transparansi dalam mengelola sumberdaya keuangan paguyuban, (3) kurangnya transparansi dalam komunikasi dari pihak pemerintah, (4) tidak adanya rasa percaya (lack of trust). Stakeholder yang terlibat dalam konflik tergantung pada isu yang berkembang pada masing-masing paguyuban. Dalam meresolusi konflik, masing-masing pagyuban cenderung menggnakan pendekatan win lose approach yang mengakibatkan pengikisan nilai-nilai kemanusiaan, dan pendekatan ini bukanlah model pemecahan masalah (problem solving ) yang bisa diterima oleh semua stakeholder dalam meresolusi konflik. Model resolusi konflik lainnya adalah pemberian janji-janji tetapi model ini bukanlah metode resolusi konflik yang sebenarnya karena model ini hanya efektif secara temporer dan bahkan bisa memperdalam konflik. Satu-satunya metode yang mereprsentasikan sebuah model problem solving adalah kasus resolusi konflik yang dilakukan oleh P3BS dan P3KS yang keduanya saling berkonflik karena kompetisi terhadap sumberdaya yang langka. Dalam kasus konflik antara P3BS dan P3KS, sejumlah pengurus paguyuban memiliki kapasitas untuk meresolusi konflik berdasarkan sumberdaya yang mereka miliki, kapasitas untuk mengambil keputusan yang tidak menyakiti pihak lain, dan kapasitas untuk membangun bonding, bridging dan linking social capital untuk memperbaiki kapasitas komunitas dari pada hanya menggantungkan pada janji-janji pemerintah dan kapasitas memperluas kesempatan untuk memperoleh sumberdaya lebih luas, dan komitmen membangun rasa kebersamaan dan menjaga harmoni sosial. Semua karakteristik ini merupakan elemen penting bagi formulasi sebuah model resolusi konflik bernbasis community governance.

    Item Type: Article
    Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 19 Apr 2014 18:35
    Last Modified: 19 Apr 2014 18:35
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/12369

    Actions (login required)

    View Item