Voices dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Pengembangan Model Mekanisme Voices untuk Mewujudkan Akuntabilitas Sosial dalam Pelayanan Publik di Kota Surakarta)

Sudibyo, Desiderius Priyo and Susiloadi, Priyanto and Nurhaeni, Ismi Dwi Astuti (2012) Voices dalam Pelayanan Publik (Studi Tentang Pengembangan Model Mekanisme Voices untuk Mewujudkan Akuntabilitas Sosial dalam Pelayanan Publik di Kota Surakarta). .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (27Kb)

    Abstract

    Hampir di semua negara, birokrasi pemerintah memainkan peran strategis dan dominan dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat. Peran tersebut mencakup: regulative, protective, redistributive, distributive, public service. Namun ketika pelayanan publik menjadi monopoli pemerintah, maka warga (users) hanya dapat melakukan “voices”, dan tanpa dapat melakukan “exit”. Dalam kondisi demikian, maka sangat perlu diupayakan adanya mekanisme “voices” yang dapat dijadikan guidance bagi seluruh stakeholders penyelenggaraan pelayanan publik. Riset ini dilakukan dengan tujuan utama untuk menghasilkan model mekanisme voices dalam penyelenggaraan pelayanan publik pada umumnya, dan khususnya pelayanan perijinan dalam mewujudkan akuntabilitas social di Kota Surakarta. Riset ini menggunakan desain penelitian analitis dengan pendekatan kualitatif. Pengumulan data dilakukan melalui teknik unobtrusive observation, controlled observation, indepth interview, dan focus group discussion (FGD). Informan penelitian adalah seluruh stakeholders dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang ditentukan secara purposive. Validitas data menggunakan teknik data triangulation dan methodological triangulation. Analisis data dilakukan melalui teknik interactive model, yang mencakup: data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Hasil riset menunjukkan, bahwa keberhasilan mekanisme voices sangat tergantung kepada empat faktor kunci, yakni: System, Organization, Management, dan Skill (SOMS). Kemudian, model mekanisme voices dapat berwujud Bottom-Up, yakni: Warga-Sistem-Pemkot-Filtering-Respons. Dalam konteks ini, maka perlu dibentuk sebuah lembaga independen yang bernama Lembaga Penampung Pengaduan Masyarakat (LEMPUNGDUMAS), yang berfungsi tidak saja sebatas menampung seluruh pengaduan dari masyarakat namun juga melakukan advokasi, dan bahkan berfungsi sebagai pressure group untuk menjamin pelayanan publik terselenggara dengan baik dalam konteks terwujudnya akuntabilitas sosial.

    Item Type: Article
    Subjects: J Political Science > JA Political science (General)
    Divisions: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 19 Apr 2014 18:32
    Last Modified: 19 Apr 2014 18:32
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/12366

    Actions (login required)

    View Item