STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS E-COMMERCE ANTARA INDONESIA, SINGAPURA DAN AUSTRALIA DALAM PERDAGANGAN ONLINE

E. R., Dian Mega (2013) STUDI PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA ATAS E-COMMERCE ANTARA INDONESIA, SINGAPURA DAN AUSTRALIA DALAM PERDAGANGAN ONLINE. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (383Kb) | Preview

    Abstract

    Dian Mega E.R. S.3200811004, A Comparative Study of Legal Protection for Businessmen on E-commerce transaction between Indonesia, Singapore, and Australia in Conducting Online Trading. Thesis: Postgraduate Program, Sebelas Maret University, Surakarta. This research aimed to compare Indonesian, Singaporean and Australian legislations in giving protection to the businessmen to assess Indonesian, Singaporean and Australian e-commerce laws in accommodating the e-commerce issues by giving protection to the businessmen. This study was a normative or doctrinal law research because it employed positive norms in the legislative system. Technique of collecting data used was library study. Technique of analyzing data used was deductive logic by drawing a conclusion from the general problems to the concrete one encountered. Based on this research obtained result, Indonesia, Singapore and Australia had electronic transaction laws referring to UNCITRAL MODEL LAW. The difference was that Singapore had governed the certification agency to certificate the businessmen, while Indonesia had the rule concerning it but in the law it was specifically governed by the government regulation, and Australia did not govern at all the Certification Agency. Out of the three countries, Singapore is the one to protect the businessmen in the best manner, while Indonesia was just starting to develop the regulation to protect businessmen, and Australia had not provided yet the law protection to the businessmen in its country because it had not had the special rule yet concerning the online trading. The implication of research was that the presence of certification agency would help the businessmen in running their online trading business to get the consumers confidence. Dian Mega E.R. S.3200811004, 2012, Studi Perbandingan Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Usaha atas Transaksi E-Commerce antara Indonesia, Singapura, dan Australia dalam melakukan Perdagangan Online. Tesis: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan peraturan perundang- undangan dari Indonesia, Singapura dan Australia dalam memberikan perlindungan bagi para pelaku usaha dan menilai undang-undang e-commerce antara Indonesia, Singapura dan Australia yang mampu mengakomodir permasalahan e- commerce dengan memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal karena penelitian ini menggunakan norma-norma postif di dalam sistem perundang-undangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan logika deduksi dengan menarik kesimpulan dari permasalahan yang bersifat umum terhadap suatu permasalahan konkrit yang dihadapi. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa Indonesia, Singapura dan Australia memiliki undang-undang transaksi elektonik yang mengacu pada UNCITRAL Model Law. Perbedaan dalam undang-undang tersebut adalah Singapura telah mengatur mengenai lembaga sertifikasi untuk mensertifikasi para pelaku usaha, sementara Indonesia memiliki aturan mengenai lembaga sertifikasi dalam undang-undangnya namun secara khusus diatur dalam peraturan pemerintah, sedangkan Australia tidak mengatur sama sekali mengenai Lembaga Sertifikasi. Dari ketiga negara tersebut, peraturan perundang-undangan di Singapura merupakan peraturan yang mampu mengakomodir permasalahan e- commerce dan juga dapat melindungi pelaku usaha dalam melakukan perdagangan online, sementara Indonesia saat ini baru mulai mengembangkan peraturannya untuk melindungi pelaku usaha dan Australia belum bisa memberikan perlindungan hukum bagi pelaku usaha di negaranya karena belum memiliki aturan secara khusus mengenai perdagangan online. Implikasi dari penelitian ini adalah dengan adanya lembaga sertifikasi akan membantu para pelaku usaha menjalankan bisnis perdagangan online-nya mendapatkan kepercayaan dari para konsumen. Kata kunci: Perlindungan Hukum, Pelaku Usaha, E-Commerce, Perdagangan Online

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister > Ilmu Hukum - S2
    Depositing User: Nur Anisah
    Date Deposited: 19 Apr 2014 18:01
    Last Modified: 19 Apr 2014 18:01
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/12330

    Actions (login required)

    View Item