Rekonstruksi Kebijakan Bagi Hasil Perikanan Tangkap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Nelayan di Kabupaten Banyuwangi

Winarno, Djoko Wahju and Subekti, Rahayu and Candrakirana, Rosita (2012) Rekonstruksi Kebijakan Bagi Hasil Perikanan Tangkap Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1964 sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Nelayan di Kabupaten Banyuwangi. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (26Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan menghasilkan ancangan/kerangka kebijakan bagi hasil perikanan tangkap antara juragan dengan nelayan (pandega) agar lebih adil dan memuaskan para pihak. Prinsip pembagian bagi hasil perikanan tangkap diatur oleh UU No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Bagi hasil tersebut dilakukan sesuai dengan aturan yang ada dan dimaksudkan untuk mengentaskan kemiskinan nelayan di Indonesia khususnya di Kabupaten Banyuwangi. Akan tetapi kenyataannya UU No. 16 Tahun 1964 tersebut tidak dilaksanakan di lingkungan nelayan karena mereka mempunyai tradisi bagi hasil penangkapan ikan tersendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan spesifikasi sebagai penelitian hukum empiris. Instrumen pengumpulan data pada penelitian ini adalah wawancara terstruktur yang didukung dengan data kepustakaan, kemudian dilakukan studi atau penelitian lapangan (field research) dalam bentuk wawancara terhadap responden yang terdiri dari juragan,nelayan, dan aparat pemerintah yang berada di Kabupaten Banyuwangi. Kemudian dilakukan FGD terhadap hasil penelitian ini. Analisisi data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan model interaktif. Hasil dari penelitian ini membahas terkait Kebijakan Pusat Dan Daerah Dalam Pengaturan Bagi Hasil Perikanan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Nelayan di Kabupaten Banyuwangi,kemudian Model ancangan/kerangka kebijakan bagi hasil perikanan tangkap yang berupa perbandingan sistem bagi hasil perikanan yang digunkan oleh masyarakat nelayan kecamatan Muncar yaitu hukum adat atau kebiasaan lebih dengan hukum nasional yaitu UU No. 16 tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan. Perbandingan tersebut digunakan sebagai ancangan/kerangka dalam membuat sistem bagi hasil perikanan yang adil dan diterima oleh masyarakat nelayan di kabupaten Banyuwangi.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 19 Apr 2014 17:47
    Last Modified: 19 Apr 2014 17:47
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/12320

    Actions (login required)

    View Item