Optimalisasi Fungsi Perlindungan dari PPTKIS sebagai Pengepul TKI melalui Pembentukan Standar Perlindungan Minimum untuk Menjamin HAM Pekerja Migran Perempuan

Rahayu, Sri Lestari and Sasmini, and Muslimah, Siti (2012) Optimalisasi Fungsi Perlindungan dari PPTKIS sebagai Pengepul TKI melalui Pembentukan Standar Perlindungan Minimum untuk Menjamin HAM Pekerja Migran Perempuan. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (28Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana PPTKIS sebagai perusahaan yang terlibat secara langsung dalam penempatan TKI ke luar negeri dapat memastikan keselamatan dan memberikan jaminan perlindungan HAM bagi pekerja migran perempuan, baik dari mulai perekrutan, penempatan di negara tujuan sampai kembali negara Indonesia sebagai upaya untuk melindungi HAM pekerja migran. Isu penguatan fungsi perlindungan PPTKIS sangat penting dikaji disebabkan PPTKIS mempunyai peran sentral dalam penempatan pekerja migran di Luar Negeri, khususnya pada lingkup penata laksana rumah tangga yang selama ini rentan terhadap pelanggaran HAM. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan wawancara terstruktur, wawancara tidak terstuktur, studi pustaka. Untuk menjamin keabsahan data digunakan triangulasi data. Sedangkan data yang sudah dikumpulkan dan diuji kesahihannya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur penempatan TKI ke luar negeri dilakukan bersama-sama antara pemerintah dan PPTKIS belumlah optimal, khususnya pada masa penempatan TKI. Pada masa pra penempatan perlindungan terhadap calon TKI sudah baik yang meliputi pengurusan SIP; perekrutan dan seleksi; pendidikan dan pelatihan kerja; pemeriksaan kesehatan dan psikologi; pengurusan dokumen; uji kompetensi; pembekalan akhir pemberangkatan; dan pemberangkatan. Masalah terletak pada masa penempatan. Setelah calon TKI diberangkatkan ke negara tujuan yang kemudian ditempatkan sesuai surat perjanjian kerja, mekanisme monitoring masih lemah, oleh karena itu banyak terjadi kasus TKI yang bermasalah. Tugas perlindungan selama tahap penempatan ini dilakukan oleh KBRI selama masa penempatan yakni menetapkan jabatan Atase Ketenagakerjaan di di negara tertentu. Pada purna penempatan yaitu pulangnya TKI ke Indonesia BNP2TKI sudah mengembangkan Sistem Pendataan Kedatangan dan Pelayanan Kepulangan Tenaga Kerja Indonesia untuk mendata dan melayani kepulangan TKI. Sebagai rekomendasi, perlindungan TKI haruslah integral baik pada masa pra penempatan, penempatan dan purna penempatan. Dan pengenaan sanksi baik administrasi maupun pidana harus dilakukan pada PPTKIS yang bermasalah untuk memberi efek jera bagi PPTKIS lain.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 19 Apr 2014 17:45
    Last Modified: 19 Apr 2014 17:45
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/12318

    Actions (login required)

    View Item