FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR DI CAGAR ALAM KAWAH KAMOJANG DAN TAMAN WISATA ALAM GUDNUNG GUNTUR

SUJIANTO, DIDIK (2013) FUNGSIONALISASI HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENAMBANGAN PASIR DI CAGAR ALAM KAWAH KAMOJANG DAN TAMAN WISATA ALAM GUDNUNG GUNTUR. Masters thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img] PDF - Published Version
Download (0b)

    Abstract

    The objectives of this this research are to investigate (1) the factors which cause the penal code to have not performed to overcome the criminal offense of sand mining at Kawah Kamojang Sanctuary and Natural Tourism Park of Gunung Guntur, and (2) the measures that can be done in an attempt to overcome the criminal offense of sand mining at Kawah Kamojang Sanctuary and Natural Tourism Park of Gunung Guntur. This research used the descriptive, diagnostic, and non-doctrinal research method based on the fifth legal concept in which law is a manifestation of symbolic meanings of social behaviors, which are shown in their interaction. The data of the research were gathered through library and field researches. The data included the primary and secondary ones. They were then analyzed by using the qualitative technique of analysis. The results of the research are as follows. (1) The factors which cause the penal code to have not performed to overcome the criminal offense of sand mining at Kawah Kamojang Sanctuary and Natural Tourism Park of Gunung Guntur include (a) : the criminal offenses are formulated in material offense, and the authority of state investigator is limited; (b) : the number and quality of the apparatuses are limited, the prevailing facilities and infrastructures have not been adequate; the operational financial support is limited, the cross-sector coordination among the legal apparatuses have not been effective, the apparatuses’ mastery of the laws and regulations is limited, and there has not been an independent forestry PPNS institutionalization; and (c) : the legal awareness of the legal apparatuses as well as that of the community is still low. (2) The measures that can be done in an attempt to overcome the criminal offense of sand mining at Kawah Kamojang Sanctuary and Natural Tourism Park of Gunung Guntur are: (a) applying the persisting penal laws properly, (b) conducting the non-penal prevention by eradicating the causes and conditions that bring about the crimes, and (c) influencing the public point of view on such offenses and condemnations through mass media. Based on the results of the research, some recommendations are proposed as follows. The prevailing regulations and laws shall be revised, the legal apparatuses shall be well nurtured and supported by adequate facilities and infrastructure, and the legal awareness of the legal apparatuses and community shall be improved. In addition, a policy which is integrally repressive and preventive to overcome the criminal offense of sand mining is required. : The functionalization of penal code, the crime prevention, and sand Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan belum berfungsinya hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penambangan pasir di CA. Kawah Kamojang dan TWA. Gunung Guntur, dan untuk mengetahui langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penambangan pasir di CA. Kawah Kamojang dan TWA. Gunung Guntur. Penelitian ini termasuk penelitian non-doktrinal, dengan sifat penelitian deskriptif dan bentuk penelitian diagnostik yang mendasarkan pada konsep hukum yang ke-5 yaitu hukum adalah manifestasi makna-makna simbolik para prilaku sosial sebagai tampak dalam interaksi antar mereka. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan guna memperoleh data skunder dan data primer. Analisis data menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan belum berfungsinya hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana penambangan pasir di CA. Kawah Kamojang dan TWA. Gunung Guntur adalah (1) faktor perundang-undangan, yang meliputi: rumusan perbuatan pidana diformulasikan dalam delik materiel, pembatasan kewenangan penyidik pegawai negeri sipil, (2) faktor aparat penegak hukum, yang meliputi: jumlah dan kualitas masih terbatas, sarana prasarana dan fasilitas belum memadai, dukungan dana operasional sangat terbatas, koordinasi lintas sektoral antara sesama penegak hukum belum berjalan efektif, keterbatasan penguasaan materi perundang- undangan, dan belum ada kelembagaan PPNS Kehutanan secara mandiri, (3) faktor kesadaran hukum, baik kesadaran hukum aparat/petugas maupun kesadaran hukum masyarakat masih rendah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam upaya penanggulangan tindak pidana penambangan pasir di CA. Kawah Kamojang dan TWA. Gunung Guntur adalah (1) penerapan hukum pidana, (2) pencegahan tanpa pidana yang didasarkan pada penghapusan sebab-sebab dan kondisi-kondisi yang menimbulkan kejahatan, (3) mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanan lewat mass media. Disarankan perlu adanya revisi peraturan perundang-undangan, pembenahan aparatur penegak hukum yang didukung dengan penyediaan sarana prasarana dan fasilitas yang memadai, peningkatan kesadaran hukum aparatur penegak hukum maupun masyarakat. Di samping itu, perlu dibuat kebijakan penanggulangan tindak pidana penambangan pasir secara yang integral antara represif dan preventif.

    Item Type: Thesis (Masters)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Pasca Sarjana > Magister
    Depositing User: Prima Adi Pradana
    Date Deposited: 19 Apr 2014 08:13
    Last Modified: 19 Apr 2014 08:13
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/12243

    Actions (login required)

    View Item