Model Formulasi Legal Drafting Peraturan Daerah Berbasis Green Legislation dalam Rangka Pengembangan Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Daerah

Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rachmi (2011) Model Formulasi Legal Drafting Peraturan Daerah Berbasis Green Legislation dalam Rangka Pengembangan Praktik-Praktik Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik di Daerah. .

[img] Microsoft Word (formulasi, legal drafting perda, tata kelola pemerintahan) - Published Version
Download (26Kb)

    Abstract

    Tujuan penelitian ini adalah merumuskan model kebijakan formulasi legal drafting Peraturan Daerah (Perda) berbasis Green Legislation dalam rangka pengembangan praktik-praktik tata kelola pemerintahan yang baik di daerah melalui penguatan peran eksekutif (leading sector seperti bagian hukum, BLH, Pusat Regional Jawa KLH dan DPRD melalui strategi, mekanisme, dan pemberdayaan potensi, serta perbaikan prosedur penyusunan Perda agar memperhatikan pelestarian fungsi lingkungan hidup. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis non-doktrinal, dengan pendekatan kualitatif. Metode yang akan dipakai melalui tahapan-tahapan berupa : pemetaan existing condition formulasi legal drafting yang selama ini digunakan, pemetaan terhadap potensi eksekutif (leading sector) dan DPRD, mengevaluasi Perda yang sudah dihasilkan selama ini (Tahun I), mengidentifikasi dan mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam tahap formulasi kebijakan, mengidentifikasi peluang dan strategi serta merumuskan model formulasi yang dapat dikembangkan (Tahun II), menyusun pedoman dan standar prosedur operasional, memberikan pelatihan, pendampingan serta monitoring bagi eksekutif (leading sector) dan DPRD (Tahun III) Penekanan dalam rangka formulasi legal drafting yang dilakukan Pemerintah agar menghasilkan perda yang berbasis green legislation. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder dari Pusat Regional Jawa Kementerian LH, Bagian Hukum Pemkab Sragen, Magetan, dan Nganjuk serta BLH Kabupaten Sragen. Pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi dan wawancara. Untuk memberikan penajaman dan elaborasi data lebih lanjut dilakukan Focus Group Discussion (FGD). Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi pustaka dan content analysis. Pengecekan keabsahan data dilakukan dengan teknik trianggulasi sumber. Analisis terdiri dari 3 alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi. Dari pembahasan hasil penelitian dihasilkan simpulan sebagai berikut. Pertama, Penyusunan formulasi Legal Drafting Perda yang dilakukan oleh Pemerintah di Kabupaten Sragen, Kabupaten Nganjuk belum optimal karena belum sepenuhnya sesuai dengan UU No. 12 Tahun 2011 dan UU No 32 Tahun 2004, sehingga belum semua Perda menggunakan Naskah Akademik dalam formulasi Legal Drafting Perdanya sehingga belum memenuhi kriteria sistem hukum yang baik. Kedua, partisipasi belum berjalan efektif dan belum semua Perda didahului Naskah Akademik. Ketiga, kendala dalam formulasi legal drafting Perda antara lain keterbatasan penyusunan konsep penyelamatan lingkungan hidup, kemampuan menilai Perda, kemampuan merumuskan kebijakan yang eksplisit, konkret, jelas dan operasional.

    Item Type: Article
    Subjects: G Geography. Anthropology. Recreation > GF Human ecology. Anthropogeography
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Miranda Nur Q. A.
    Date Deposited: 19 Apr 2014 04:19
    Last Modified: 19 Apr 2014 04:19
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/12121

    Actions (login required)

    View Item