KAJIAN YURIDIS PENGAWASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH KOTA SURAKARTA

Rahmatika, Dita (2013) KAJIAN YURIDIS PENGAWASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH KOTA SURAKARTA. Other thesis, Universitas Sebelas Maret.

[img]
Preview
PDF - Published Version
Download (1060Kb) | Preview

    Abstract

    ABSTRAK DITA RAHMATIKA, E0009114. 2013.KAJIAN YURIDIS PENGAWASAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING DI WILAYAH KOTA SURAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pengawasan, efisiensi birokrasi pengawasan dan kecukupan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tenaga Kerja Asing untuk mencegah adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing di wilayah kota Surakarta yang dilakukan oleh Dinas Sosial dan Transmigrasi Pemerintah Kota Surakarta. Penelitian ini bersifat preskriptif atau terapan dan dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Wilayah Kota Surakarta, sedangkan bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, literatur, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan terkait yang berkaitan dengan pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing di Wilayah Kota Surakarta. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan yang berupa buku, tulisan, dokumen, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah logika deduksi yaitu dengan pengajuan premis mayor kemudian premis minor setelah itu baru ditarik kesimpulan dari kedua premis tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, dapat diketahui bahwa pengawasan dilakukan untuk membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan sehingga dapat mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Melalui pengawasan dapat tercipta suatu aktifitas menuju birokrasi pengawasan yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Birokrasi pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut, dalam kaitannya penggunaan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Tenaga Kerja Asing secara umum maupun secara khusus yang kesemuanya diselaraskan dan disesuaikan oleh Dinas Sosial dan Transmigrasi Pemerintah Kota Surakarta sehingga terciptanya keefektivitasan peraturan perundang-undangan tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Asing. Kata kunci: Tenaga Kerja Asing, Pengawasan, Birokrasi, Peraturan Perundangundangan, Dinas Sosial dan Transmigrasi Pemerintah Kota Surakarta. ABSTRACT Dita Rahmatika, E0009114. 2013. A Juridical Study on the Surveillance of Foreign Labor Use in Surakarta City Area. Faculty of Law of Sebelas Maret University. This law research aimed to find out the surveillance, the efficiency of surveillance bureaucracy and legislation adequacy governing the foreign labor use to prevent the violation committed by the Foreign Labor in Surakarta city area conducted by Social and Transmigration Office of Surakarta City Government. This research was prescriptive or applied in nature and in this law research the writer used a normative law research. The type of law materials used in this research were primary and secondary law materials. The primary law material derived from Social, Labor and Transmigration Office of Surakarta City Area, while the secondary law material derived from book, literature, journal, paper, and legislation related to Foreign Labor Use surveillance in Surakarta City area. Technique of collecting law materials used was library study by studying materials constituting book, writing, document, legislation relevant to the problem studied. Technique of analyzing used in this research was deductive logic, namely proposing major premise and then minor premise, thereafter a conclusion was drawn from both premises. Considering the result of research and discussion conducted, it could be found that surveillance is conducted to help implementing the specified policy in order to realize an activity toward surveillance bureaucracy closely related to determination or evaluation on the extent to which the work had been implemented. The surveillance bureaucracy could also detect the extent to which the principal objective had been conducted and the extent to which the violation occurring in work implementation, in relation to the use of legislation governing Foreign Labor either generally or particularly, all of which was harmonized and tailored by the Social, Labor and Transmigration Office of Surakarta City Area so that the effectiveness of legislation about the Procedure of Foreign Labor Use could be realized to prevent the violation by the Foreign Labor. Keywords: Foreign Labor, Surveillance, Bureaucracy, Legislation, Social, Labor and Transmigration Office of Surakarta City Area.

    Item Type: Thesis (Other)
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat - LPPM
    Depositing User: Nurrahma Restia
    Date Deposited: 03 May 2014 17:57
    Last Modified: 03 May 2014 17:57
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11899

    Actions (login required)

    View Item