Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance

Muryanto, Yudho Taruno and Djuwityastuti, and Budhisulistyowati, Ambar (2012) Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (29Kb)

    Abstract

    Penelitian ini diarahkan untuk memperoleh sebuah model pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sehingga mampu memberikan konstribusi yang berati baik dari sisi shareholder maupun dari sisi stakeholder. Model pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah inilah yang coba digagas dalam kerangka pemikiran yang memberikan perhatian kepada kepentingan pihak-pihak yang terkait dengan korporasi secara luas. Sebuah model perancangan pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang diharapkan mampu menghasilkan luaran berupa blue print atau prototipe dalam penyusunan sebuah produk hukum berupa Perda (peraturan Daerah) dan bagi pihak legislatif di tingkat pusat berkaitan dengan Rancangan Undang-undang BUMD yang berbasis pada kepentingan semua pihak baik pihak pemerintah daerah, manajeman, pemegang saham serta masayarakat secara luas. Secara lebih sistematis, model pengelolaan BUMD sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) ini, pada tahun pertama bertujuan Menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan dan pendirian sebuah BUMD, menginventarisasi permasalahan dalam pengelolaan BUMD, yang mencakup jenis dan bentuk badan usaha daerah, Sumber daya manusia yang mengelola BUMD, dan manajeman yang digunakan untuk mengelola BUMD, serta mengadakan analisis komparasi terhadap permasalahan dalam pengelolaan BUMD dari beragam jenis usaha dan bentuk badan usahanya sebagai embrio model pengelolaan BUMD. Dalam penelitian ini digunakan metode empiris dengan menggunakan isntrumen observasi dan wawancara dan kuisioner kepada Biro Administrasi Perekonomian Pemerintah Provinsi Jawa Timur khususnya di bagian Penanaman modal dan BUMD serta bagian perekonomian kota Surabaya serta Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi DKI Jakarta. Penarikan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan variable bebas dan terikat. Analisa data dilakukan dengan analisa kualitatif dan kuiantitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa perlunya dilakukan sinkronisasi dan harmonisasi prosuk hukum secara vertikal dari produk hukum dan horizontal yang mengatur tentang pengelolaan BUMD. Sinkronisasi secara vertikal dilakukan menurut hirarki tata urutan perundang-undangan dan sinkroniasai secara horizontal dilakukan cara melakukan analisas sejauh mana peraturan perundang–undangan yang mengatur tentang BUMD mempunyai hubungan fungsional secara konsisten. Alternatif model pengelolaan BUMD dalam rangka wewujudkan Good Corporate Governance dapat dilakukan dengan dua model yaitu : Konsep pengelolaan BUMD non Persero dengan menggunakan “swakelola mandiri”. Kewenangan pemerintah daerah selaku pemegang otoritas dapat melakukan ”intervensi kebijakan”. Intervensi kebijakan tersebut dilakukan untuk mencapai tujuan dari BUMD non persero selaku badan usaha daerah yang memiliki tujuan mengemban misi sosial, kemanfaatan umum, kesejahteraan masyarakat, dan yang menguasasi hajat hidup orang banyak dilakukan dengan menerbitkan peraturan kepala daerah baik peraturan Gubenur/Walikota/bupati yang secara subtansi mengatr tentang rencana strategis BUMD tersebut. Konsep pengelolaan BUMD persero dengan menggunakan model Holding Company dengan tipe ”Prosedur terprogram dengan group usaha kombinasi” dipilihnya model holding company dengan tipe prosedur terprogram karena tipe atau karakter jenis usaha yang ada di pemerintah daerah beragam.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 17 Apr 2014 22:51
    Last Modified: 17 Apr 2014 22:51
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11831

    Actions (login required)

    View Item