Model Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Partisipatif Sebagai Upaya Mewujudkan Good Village Governance

Sudibyo, Bambang Joko and Mulyanto, and Rianto , Agus and Mayastuti, Anti (2012) Model Penguatan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyusunan Peraturan Desa (PERDES) Partisipatif Sebagai Upaya Mewujudkan Good Village Governance. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (27Kb)

    Abstract

    Tujuan jangka panjang penelitian untuk merumuskan model penguatan peran BPD dalam penyusunan Perdes partisipatif sebagai upaya mewujudkan good village governance. Target khusus yang ingin dicapai adalah optimalisasi peran anggota BPD dalam rangka memberdayakan potensi otonomi desa. Penelitian menggunakan metode penelitian hukum sosiologis yang bersifat deskriptif. Lokasi di kecamatan Mojolaban, Sukoharjo. Data yang digunakan yakni data primer dan sekunder. Sumber data primer dari anggota BPD, Kepala Desa dan Kabag Hukum serta Kasubbag Dokumentasi dan Evaluasi Produk Hukum Pemda Sukoharjo, sedangkan sumber data sekunder dari penelusuran pustaka. Instumen pengumpul data menggunakan wawancara, kuesioner dan identifikasi isi (content analisys). Analisis data menggunakan model analisis kualitatif yang diinterpretasikan berdasar teori (theoritical interpretation) dan ditarik simpulan yang ideal (ius constitutum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, BPD sebagai mitra kerja pemerintahan desa, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagaiman diatur Perda No. 6 Tahun 2006. Kedua, Penyusunan Peraturan desa partisipatif diatur dalam Perda No. 12 Tahun 2007 dengan tahapan (1) Persiapan Pembentukan Perdes; (2) Pembahasan Rancangan Perdes; (3) Penetapan dan Pengesahan Perdes; (4) Pembinaan dan Pengawasan Perdes; (5) Pengundangan dan Penyebarluasan Perdes. Ketiga, Hambatan-hambatan BPD dalam penyusunan Perdes partisipatif dalam upaya mewujudkan good village governance yakni faktor yuridis, faktor politis, faktor SDM Anggota BPD, faktor Sarana/Fasilitas Teknologi Informasi dan budaya masyarakat, mengenai minimnya kreasi Peraturan Desa yang dibuat dan lebih banyak Perdes yang bersifat rutinitas.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 17 Apr 2014 22:48
    Last Modified: 17 Apr 2014 22:48
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11830

    Actions (login required)

    View Item