Model Penyelesaian Money Politics Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) melalui Penegakan Hukum Progresif sebagai Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal

Widada, Sutapa Mulja and Mulyanto, and Adnan, Moh and Lutfiyah, Zeni (2012) Model Penyelesaian Money Politics Pemilihan Umum Kepala Daerah (PEMILUKADA) melalui Penegakan Hukum Progresif sebagai Upaya Memperkuat Demokrasi Lokal. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (27Kb)

    Abstract

    Tujuan penelitian untuk memformulasikan model penyelesaian money politics pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) melalui penegakan hukum progresif sebagai upaya memperkuat demokrasi lokal. Model tersebut dikembangkan berdasar temuan hasil studi lapangan secara evaluatif-preskriptif guna penyempurnaan regulasi Pemilukada yag lebih baik pada masa mendatang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis (empiris). Lokasi penelitian di Jawa tengah meliputi Surakarta. Data primer berasal dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surakarta dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Surakarta. Data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Instrumen pengumpul data menggunakan indepth interview dan studi kepustakaan. Analisis data menggunakan model analisis kualitatif dengan interpretasi berdasar teori (theoritical interpretation) dan ditarik generalisasi sebagai rumusan yang bersifat ideal (ius constitutum). Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, Implementasi Pemilukada Surakarta Tahun 2010 dalam rangka memperkuat demokrasi lokal dapat berjalan lancar dengan indikator sukses administratif elektoral, sukses politis elektoral dan sukses kualitas produknya. Masalah-masalah yang muncul dalam Pemilukada langsung di Surakarta terjadi pada hampir di setiap tahapan. Dari Panwaslu terdapat 13 (tiga belas) pelanggaran administrasi dan pidana yang dilakukan oleh kedua pasangan yakni Joko Widodo - Hadi Rudiyatmo (Jo-Di) dan Eddy Wirabhumi -Supradi Kertamenawi. Meskipun ada dugaan money politics tapi tidak sampai ke pengadilan Surakarta. Ketiga, Modus operandi ‘money politics’ sangat variatif, sedangkan regulasi money politics yang terdapat dalam Pasal 82 ayat (1) dan (2) jo Pasal 117 ayat (2) UU No. 32 Tahun 2004 sangat lemah dari aspek subjek hukum dan sanksi hukum yang tidak menimbulkan efek jera.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 17 Apr 2014 22:43
    Last Modified: 17 Apr 2014 22:43
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11824

    Actions (login required)

    View Item