Kebijakan Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan

Muslimah, Siti and Rahayu, Sri Lestari and Sari, Diah Apriani Atika (2012) Kebijakan Pengelolaan dan Pengamanan Wilayah Perbatasan. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (25Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang ketentuan peraturan perundang – undangan dan lembaga – lembaga yang terkait dalam kebijakan pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan serta untuk membuat model kebijakan terhadap wilayah perbatasan secara komprehensif, integral dan berkesinambungan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif (doktrinal), bersifat deskriptif, dengan pendekatan yuridis normatif, penelitian dilakukan di Kantor Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Perpustakaan Fakultas Hukum UNS, Perpustakaan Pusat UNS, dan Perpustakaan Fakultas Hukum UGM, melalui pengumpulan data sekunder, dan analisis data menggunakan teknik analisis kualitatif. Sekurang – kurangnya terdapat 16 Kementerian/lembaga dan 13 peraturan perundang – undangan yang terkait dengan kebijakan pengelolaan dan pengamanan wilayah perbatasan. BNPP merupakan koordinator dalam pengelolaan wilayah perbatasan dimana dalam pelaksanaannya diimplementasikan dalam desain besar, rencana induk dan rencana aksi. Pengamanan wilayah perbatasan dilakukan secara koordinasi antara TNI, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Badan Koordinasi Keamanan Laut, Polairud, dan Direktorat Bea dan Cukai. Model Kebijakan terhadap wilayah perbatasan harus dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan, keamanan dan lingkungan.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 17 Apr 2014 22:40
    Last Modified: 17 Apr 2014 22:40
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11822

    Actions (login required)

    View Item