Model Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Berbasis Kepentingan Masyarakat (Perimbangan antara Beban Masyarakat dan Kepentingan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah)

Purwadi, Hari and Firdausy, Adriana Grahani (2012) Model Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi Berbasis Kepentingan Masyarakat (Perimbangan antara Beban Masyarakat dan Kepentingan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah). .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (36Kb)

    Abstract

    Desentralisasi pemerintahan membawa konsekuensi pembentukan daerah-daerah otonom. Daerah otonom tersebut diberi hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Pemerintah pusat menyerahkan urusan-urusan tertentu kepada daerah, yang lazim disebut sebagai urusan rumah tangga daerah, sehingga terjadi pembagia urusan antara pemerintah pusat dan daerah. Dengan demikian terjadi hubungan kekuasaan atau kewenangan, hubungan keuangan dan pengawasan antara pemerintah pusat dan daerah. Dalam penyelenggaraan urusan rumah tangga daerah itu diperlukan biaya. Daerah otonom harus memiliki sumber-sumber pendapatan atau keuangan untuk membiayai. Daerah diberi hak untuk merencanakan, menggali, mengelola, menggunakan keuangan daerah sesuai kondisi daerah untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Kondisi tersebut mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dalam menyokong APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), di samping untuk mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat, juga untuk meningkatkan pembangunan daerah. Salah satu sumber PAD, yaitu pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD) menjadi dasar peraturan bagi pemerintah daerah dalam membentuk perda sebagai dasar pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Untukkabupaten/kota, UU PDRD memungkinkan pemerintah daerah memungut 11 (sebelas) jenis pajak, yaitu : (1) pajak hotel, (2) pajak restoran, (3) pajak hiburan, (4) pajak reklame, (5) pajak penerangan jalan, (6) pajak mineral bukan logam dan batuan, (7) pajak parkir, (8) pajak air tanah, (9) pajak sarang burung walet, (10) pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan (11) bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Di sisi lain, pemerintah kabupaten/kota diberi wewenang untuk melakukan pemungutan retribusi daerah dalam 3 (tiga) jenis, yaitu : (1) retribusi jasa umum, (2) retribusi jasa usaha, dan (3) retribusi perizinan tertentu. Untuk jenis retribusi jasa umum terdapat 14 (empat belas) jenis yaitu : (i) retribusi pelayanan kesehatan, (ii) retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, (iii) retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, (iv) retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, (v) retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, (vi) retribusi pelayanan pasar, (vii) retribusi pengujian kendaraan bermotor, (viii) retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, (ix) retribusi penggantian biaya cetak peta, (x) retribusi penyidiaan dan/atau penedotan kakus, (xi) retribusi pengolahan limbah cair, (xii) retribusi pelayanan tera/tera ulang, (xiii) retribusi pelayanan pendidikan, dan (xiv) retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Untuk jenis retribusi jasa usaha, pemerintah daerah dimungkinkan melakukan pemungutan 11 (sebelas) jenis, antara lain : (i) retribusi pemakaian kekayaan daerah, (ii) retribusi pasar grosir dan/atau pertokoan, (iii) retribusi tempat pelelangan, (iv) retribusi terminal, (v) retribusi tempat khusus parkir, (vi) retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, (vii) retribusi rumah potong hewan, (viii) retribusi pelayanan kepelabuhanan, (ix) retribusi tempat rekreasi dan olahraga, (x) retribusi penyeberangan di air, dan (xi) retribusi penjualan produksi daerah. Untuk jenis retribusi perizinan tertentu, pemerintah daerah dimungkinkan melakukan pemungutan 5 (lima) jenis, yaitu : (i) retribusi izin mendirikan bangunan, (ii) retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, (iii) retribusi izin gangguan, (iv) retribusi izin trayek dan (v) retribusi izin usaha perianan. Dari 11 (sebelas) jenis pajak daerah dan 30 (tiga puluh) jenis retribusi daerah, tidak semua dilakukan pemungutan oleh pemerintah kabupaten/kota. Di antara daerah yang menjadi objek penelitian, yaitu Kota Solo, Kabupaten Karanganyar, dan Kabupaten Sukoharjo terdapat perbedaan penentuan jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dan dilakukan pemungutan. Penggunan wewenang untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah itu sangat dipengaruhi oleh faktor utamanya potensi ekonomi dan pertimbangan beban masyarakat. Namun, tidak semua daerah mempertimbangkan beban masyarakat atau kemampuan pembiayaan pemerintah daerah apabila tanpa memungut kontribusi (untuk pajak) atau pembayaran atas jasa atau pemberian izin khusus (untuk retribusi) oleh pemerintah daerah. Sebagai contoh, untuk penggantian biaya cetak KTP, terdapat perbedaan kebijakan, yaitu di satu daerah tanpa retribusi (cuma-cuma), sementara di daerah lain dengan pemungutan retribusi. Beban masyarakat menjadi faktor penting kepatuhan wajib pajak atau wajib retribusi untuk memenuhi ketentuan perda pajak daerah dan retribusi daerah. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam pembentukan perda penting untuk dilibatkan secara lebih internsif dan meliputi elemen masyarakat yang potensial menjadi wajib pajak atau wajib retribusi secara lebih luas. Ketidakpatuhan pada gilirannya dapat mengakibatkan penghindaran atau penyelundupan pajak daerah dan retribusi daerah. Hal ini tentu akan sangat merugikan daerah apabila potensi ekonomi jenis pajak memberi sumbangan besar bagi PAD.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 17 Apr 2014 22:33
    Last Modified: 17 Apr 2014 22:33
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11817

    Actions (login required)

    View Item