IbM Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sapen dan Laban dalam Menghasilkan Peraturan Desa Partisipatif

Mulyanto, and Wiharto, (2012) IbM Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Sapen dan Laban dalam Menghasilkan Peraturan Desa Partisipatif. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (28Kb)

    Abstract

    Tujuan pengabdian masyarakat ini untuk meningkatkan pemahaman dan kompetensi bagi anggota BPD Sapen dan BPD Laban kecamatan Mojolaban, Sukoharjo selaku lembaga legislatif desa dalam rangka menyusun Peraturan desa yang menjadi tugas pokoknya khususnya perumusan redaksional pasal demi pasal dalam Peraturan desa sesuai konsep legal drafting penyusunan produk hukum desa. Selain itu, untuk meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan dalam menggunakan teknologi informasi guna mempermudah manajemen arsip Peraturan desa. Metode pelaksanaan kegiatan melalui (1) Pelatihan legal drafting sesuai dengan paeraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) Praktek legal drafting dengan membedah anatomi Peraturan desa khususnya teknik perumusan redaksional Pasal demi pasal; (3) Pelatihan pengenalan teknologi informasi dalam hal penggunaan software pengolah kata OpenOffice writer; dan (4) Pelatihan penggunaan Program Aplikasi Manajemen Arsip Perdes Digital (PAMAPD) guna menunjang transparansi dan akuntabilitas sebagaimana prinsip manajemen desa berbasis good village governance. Hasil Ipteks bagi masyarakat (IbM) menunjukkan bahwa: Pertama, Pelatihan legal drafting tersebut memberi kemanfaatan yang nyata sebesar 62 %. Kegiatan tersebut dapat menjadi salah satu upaya meningkatkan kompetensi menyusun produk hukum desa bagi anggota BPD Sapen dan Laban. Pasalnya, dengan telah diadakannya pelatihan legal drafting dan digitalisasi Perdes tersebut diperoleh pengetahuan/kerangka untuk menyusun perdes yang ternyata secara formil maupun materiil haruslah memiliki pijakan yang jelas alias tidak boleh sembarangan. Dengan kata lain tidak semua hal/masalah dapat dibuat perdes. Sebab harus dikaji apakah masalah tersebut merupakan wilayah perdes ataupun menjadi kewenangan level lebih tinggi berupa Peraturan Daerah (Perda) setempat. Sebab keduanya tidak boleh overlapping. Kedua, Kegiatan IbM ini telah memberi kemanfaatn bagi anggota BPD Sapen dan Laban telah memperoleh pengetahuan dan ketrampilan dalam menggunakan komputer serta penggunaan software pengolah kata berbasis open source open office writer yang bermanfaat untuk dokumentasi Perdes yang dibuat secara digital. Adapun menajemen arsip data digital Perdes menggunakan system aplikasi Program Aplikasi Manajemen Arsip Perdes Digital (PAMAPD) yang menunjang terselenggaranya prinsip manajemen desa berbasis good village governance. Ketiga, Kegiatan IbM dapat memotivasi untuk membuka wacana untuk mendorong kemajuan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menuju perbaikan kualitas penyusunan Perdes diharapkan adanya tindak lanjut kegiatan serupa seiring dengan perkembangan peraturan perundang-undang yang menyesuaiakn zamannya. Dari aspek kuantitas, perlu adanya tambahan waktu yang intensif.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 17 Apr 2014 22:25
    Last Modified: 17 Apr 2014 22:25
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11814

    Actions (login required)

    View Item