Problema dan Strategi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Perbankan (Studi Kasus Bank Century)

Hartiwiningsih, and Handayani, I Gusti Ayu Ketut Rahmi and Budyatmojo, Winarno (2012) Problema dan Strategi Kebijakan Penanganan Tindak Pidana Perbankan (Studi Kasus Bank Century). .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (62Kb)

    Abstract

    Penegakan hukum di bidang tindak pidana perbankan di Indonesia saat ini oleh banyak pihak dipandang belum berhasil sesuai harapan masyarakat. Sebagai contoh misalnya barbagai kasus yang terkait dengan pengawasan keuangan, rahasia bank, penanganan kredit macet dan penanganan bank baik bank sebagai pelaku kejahatan, sebagai obyek kejahatan dan bank sebagai sarana kejahatan belum dapat diselesaikan dengan maksimal. Perkembangan, jenis dan bentuk kejahatan terus mengalami perkembangan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi. Mengingat bahwa perbankan sebagai lembaga financial intermediary yang sangat rentan terhadap isu-isu negatip, maka kebijakan perbankan dalam menghimpun dana masyarakat maupun menyalurkannya untuk membiayai berbagai lini kegiatan tata kehidupan masyarakat perlu dikembangkan secara sehat harus didukung dan salah satu upaya yang harus ditempuh dengan penegakan hukum pidana. Dengan instrumen pidana ini diharapkan dapat menangkal kejahatan perbankan nasional yang bertujuan menggangu kehidupan ekonomi dan sistem ekonomi bangsa. Banyaknya kasus tindak pidana perbankan dan tindak pidana dibidang perbankan yang terjadi di berbagai bank baik swasta maupun pemerintah seperti kasus Bank Century, semuanya itu merupakan bentuk pengggerogotan perbankan nasional, karena tidak saja melibatkan internal pejabat bank yang bersangkutan tetapi juga pihak lain. Dalam kasus Bank Century selain telah menyeret beberapa direksi, pejabat bank maupun komisaris bank tersebut keranah hukum, juga membawa permasalahan besar bagi para nasabah dari PT Antaboga Deltasekuritas yang membeli produk investasi berupa reksa dana dan diskresionary fund. Kekisruhan terjadi bersamaan dengan ditetapkannya Bank Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik yang selanjutnya dikelola oleh lembaga penjamin simpanan (LPS) dan Antaboga juga tidak dapat mencairkan dana para nasabah (investor) yang tercata berjumlah 1800 orang dengan jumlah keseluruhan investasi mencapai Rp 1,4 Trilyun. Oleh karena di beberapa cabang Bank Century ikut memasarkan atau bertindak sebagai sub agen produk Antaboga saat itu (per September 2008) juga termasuk pemegang saham 7,44% dari Bank Century, para investor Antaboga yang panik serta merta menuntut pencairan dana mereka kepada Bank Century. Belum lagi kasus kasus pada bank lainnya baik dalam skala kecil maupun besar seperti kasus BLBI, menurut perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dari 10 Bank Beku Operasi (BBO) 18 Bank Beku Kegiatan Usaha (BBKU) dan 15 Bank dalam Likuiditas (BDL) diindikasikan kerugian negara mencapai 84,8 Trilyu Rupiah. Permasalahan yang harus segera diselesaikan adalah sudah lebih 4 (empat) tahun kasus bailout Bank Century hingga kini tidak kunjung terselesaikan secara tuntas. Padahal kasus yang melibatkan persekongkolan jahat antara pengusaha dan penyelanggara negara tersebut telah merugikan keuangan negara sekitar 6,7 trilyun rupiah. Berbagai upaya telah dilakukan untuk menyelesaikan kasus tersebut, antara lain BPK sudah melakukan audit dan investigasi, hasil audit sudah diserahkan kepada sejumlah penegak hukum antara lain Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung dan Kepolisian RI, temuan BPK terhadap kasus Bank Century antara lain terhadap kasus Bank Century dapat diancam dengan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Perbankan dan Tindak Pidana Umum. Diharapkan hasil temuan yang telah disusun oleh BPK tersebut dapat ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum. Selanjutnya Panitia khusus hak angket Bank Century Pansus Century sebuah panitia hak angket yang dibentuk pada tanggal 1 Desember 2009 telah melakukan tuganya, hasil temuannya juga sudah derahkan kepada aparat penegak hukum, tetapi temuan-temuan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh aparat penegah hukum dan sampai saat ini kasus Bank Century berjalan ditempat. Tujuan penelitian ini ingin mengkaji secara mendalam mengapa atau faktor-faktor apa yang mengakibatkan penanganan bailout Bank Century oleh Bank Indonesia belum dapat ditangani secara tuntas. Selain itu penelitian ini juga bertujuan mengkaji apakah kebijakan bailout kepada Bank Century oleh Bank Indonesia dapat dikriminalisasikan menjadi tindak pidana perbankan, dan merumuskan suatu model strategi kebijakan penanganan ideal yang seharusnya dilakukan untuk menangani kasus bailout Bank Century. Target penelitian ini adalah merumuskan suatu model strategi kebijakan penanganan ideal yang seharusnya dilakukan untuk menangani kasus bailout Bank Century oleh Bank Indonesia, agar dapat dijadikan model bagi penyelesaian bailout perbankan pada umumnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus karena yang akan dikaji adalah kasus bailout Bank Century, undang-undang karena yang akan dikaji adalah undang-undang/peraturan, dan pedekatan yuridis sosiologis. Pada pendekatan yuridis sosiologis, hukum disini bukan dikonsepkan sebagi rules tetapi sebagai regularities yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari atau dalam alam pengalaman. Disini hukum adalah tingkah laku atau aksi-aksi dan interaksi manusia secara aktual dan potensial akan terpola. Karena setiap perilaku atau aksi itu merupakan suatu realita sosial yang terjadi dalam alam pengalaman indrawi dan empiris, maka setiap penelitian yang mendasarkan atau mengkonsepkan hukum sebagai tingkah laku atau perilaku dan aksi ini dapat disebut sebagai penelitian sosial (hukum), penelitian empiris atau penelitian yang non doktrinal. Hasil penelitian menunjukan: Pertama, Bahwa sulitnya/terhambatnya penegakan kasus Bank Century disebabkan antara lain kasus Bank Century bukan sekandal perbankan semata, namun sekandal politik, yaitu ikut campurnya lembaga politik DPR melalui hak angket yang menghasilkan rekomendasi pansus century. Dalam bingkai konstitusi penggunaan hak angket (penyelidikan) sesungguhnya menunjukan adanya persoalan yang serius pada pejabat negara yang diduga telah melakukan penyalahgunaaan kewenangan yang menimbulkan kerugian negara. Selain itu kasus ini menciptakan efek domino yang sangat luas. Kasus ini berdampak pada beberapa aspek. Salah satunya menyangkut hibungan antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah. Perkembangan kasus bank century yang semakin komplek berefek serius pada memudarnya kemesraan hubungan antara pemerintah dan DPR. Berbagai temuan yang muncul menegaskan adanya indikasi kuat keterlibatan beberapa pihak dilingkungan pemerintah membuat DPR memiliki persepsi yang semakin negatif terhadap kewibawaan pemerintah. Terlebih lagi pemerintah tidak menunjukan sikap pro aktif terhadap penuntasan penyelesaian kasus ini. Indikasi adanya keterlibatan pihak-pihak yang kini ada di lingkungan pemerintah semakin membuat pemerintah bersikap defensif terhadap upaya penyelesaian kasus ini. Padahal komitmen serta peran pemerintah akan sangat besar manfaatnnya dalam proses percepatan penyelsesaian masalah ini. Dengan berbagai hambatan yang dihadapi, DPR melalui kerja Pansus Hak Angket terus berupaya untuk menmbus berbagai halangan. Upaya pengusutan kasus ini secara tuntas dilakukan secara total oleh DPR, dengan memanfaatkan berbagai medium konstitusi yang dijadikan sebagai basis. DPR juga menjalin kooperasi dengan lembaga berwenang yang bisa memberikan informasi, data, serta tentang kasus tersebut. Di antaranya adalah BPK, KPK dan lembaga negara lainnya. Faktor penghambat lainnya adalah adanya pro kontra ada dan tidaknya indikasi tindak pidana korupsi pada kasus Bank Century. Terhambatnya penyelesaian kasus Bank Century salah satunya ada perbedaan pendapat tentang ada tidaknya tindak pidana korupsi. Disini yang dimaksud adalah pendapat pemerintah yang mengeluarkan dana talangan dan DPR yang melakukan investigasi melalui hak angketnya. Disatu sisi Pemerintah berpendapat bahwa pemberian dana talangan adalah sah, dan dilakukan dalam rangka mengantispasi munculnya krisis ekonomi global. Selain itu dana yang digunakan sebagai dana talangan yang diperuntukan Bank Century adalah bukan uang negara tetapi berasal dari sumbangan bankbank yang tergabung dalam LPS/berasal dari kekayaan LPS (berasal dari premi bank peserta program penjaminan pemerintah dan belum menyentuh modal LPS). Dana ini tidak hilang namun akan kembali kepada LPS melalui divestasi. Bank Century tidak pernah menerima pemberian Fasilitas Pembiayaan Darurat (FPD) yang pembiayaannya berasal dari APBN. Karena dana PMS berasal dari kekayaan LPS (bukan dari APBN) maka tidak diperlukan persetujuan dari DPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Karena itu pemerintah mengangap dalam kasus Bank Century tidak ada kerugian negara dan tidak ada korupsi. Sebaliknya dari pihak legislatif ( DPR) melalui Pansus Bank Century, berkesimpulan separuh dana yang terdapat dalam LPS adalah dana milik pemerintah. Dengan demikian dapat disimpulkan karena ada dana milik pemerintah maka berarti ada kerugian negara dan ada korupsi. Penghambat berikutnya adalah adanya Pro dan Kontra kelayakan dari pemberian dana talangan kepada Bank Century. Setiap kebijakan bailout selalu menimbulkan kecurigaan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi bahkan negara kapitalis seperti Amerika serikat. Permasalahan ini dapat dimengerti karena bailout merupakan kebijakan yang bertentangan dengan fair competition dalam kapitalisme. Artinya kalau ada bank yang kalah bersaing mengapa mesti diselamatkan? Mengapa bank tersebut tidak dibiarkan mati sebagai konsekwensi dari persaingan? Namun argumen lain dalam kegiatan bailout adalah adanya beberapa prinsip yang disepakati. Diantaranya yang cukup mengemuka adalah terhadap sebuah bank kecil yang bernama Bank Century kekhawatiran akan menjalarnya krisis global kesuatu negara jika bailout tidak dilakukan. Kekhawatiran itulah yang menjadi dasar pemerintah dalam melakukan bailout terhadap bank kecil yang bernama century. Memang sulit menafikan kenyataan bahwa krisis global 2008 telah memunculkan kepanikan luar biasa dalam dunia ekonomi perbankan dunia. Namun kondisi tersebut tidak serta merta menjadi alasan utama menjadikan Bank Century layak menerima kucuran dana trilyunan rupiah apalagi sekedar berlindung di balik argumentasi dampak sistemik. Karean itu dalam kasus Bank Century terdapat pro dan kontra tehadap kepantasan diberikannya dana talangan. Pihak pemerintah mengangap dana talangan harus diberikan bila tidak maka krisis seperti yang terjadi pada tahaun 1998 pasti akan terjadi lagi yang akan menelan korban kerugian Negara akan lebih dahsyat karena diperkirakan banyak bank-bank yang akan kolaps dana semakin banyak dana talangan seperti peristiwa di tahun 1998, yang membutuhkan dana talangan yang lebih besar lagi. Di sisi yang lain pihak masyarakat dan DPR menganggap bahwa terhadap Bank Century tidak selayaknya diberikan dana talangan yang sangat besar mengingat bank century adalah bank kecil yang mepunyai modal kecil, nasabahnya sedikit, tidak punya kantor cabang di daerah, dibentuk melalui proses merger yang tidak sesuai dengan norma, artinya ada pelanggaran pada waktu proses merger, dan didalam kinerjanya banyak melakukan pelangaran-pelanggaran yang mengarah pada kejahatn perbankan, dan yang paling membahayakan bahwa modal yang dimiliki Bank Century dibawah minimal yang ditentukan oleh Bank Indonesia. Berdasarkan laporan keuangan PT Bank Century per 31 Oktober 2008, capital adequasy ratio (CAR) atau kewajiban penyediaan modal minimum (KPMM) menunjukan angka -35,92% (syarat minimal yang ditetapkan oleh Bank Indonesai sebesar 8%), return on asset (ROA) sebesar -0,5209, retern on equity (ROE) sebesar -9,8163, loan to deposit ratio (LDR) sebesar 93,16%. Buruknya angka-angka keuangan Bank Century antara lain disebabkan macetnya surat-surat berharga (SSB) Valas sebesar US$ 76 juta dan US$ 45 juta yang jatuh tempo tanggal 3 Nopember 2008 karena belum diterima pembayarannya sampai dengan 20 Nopember 2008. Penetapan status macet terhadap aktiva produktif ini telah menggerus laba Bank Century sebesar aktiva produktif yang macet tersebut. Kesulitan lainnya Pro dan Kontra Adanya Kerugian Negara. Menurut versi Pemerintahbahwa dalam kasus Bank Century tidak ada kerugian negara. Sebab sumber pendanaan untuk Penyertaan Modal Sementara (PMS) Bank Century berasal dari kekayaan LPS (berasal dari premi bank peserta program penjaminan pemerintah dan belum menyentuh modal LPS) dengan PMS tersebut mayoritas saham Bank Cantury kini dimilki LPS. Dana ini tidak hilang namun akan kembali kepada LPS melalui Divestasi. Bank Century tidak pernah menerima pemberian fasilitas pembiayaan darurat (FPD) yang pembiyaannya berasal dari APBN. Sementara itu aparat penegak hukum, masyarakat dan DPR melihat bahwa dalam kasus Bank Century ini telah terjadi kerugian negara, karena uang dana talangan yang diberikan kepada Bank Century adalah dana dari LPS. Dana LPS didalamnya ada sumbangan dana APBN, setengah dari jumlah dana talangan yang ada di LPS adalah dana yang berasal dari APBN. Jelas disini ada kerugian negara. Pro kontra adanya indikasi tata kelola pemerintahan yang buruk. Kasus Bank Century terkait erat dengan apa yang disebut prinsip good corporate governance. Pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik merupakan gerak menuju tercapainya sebuah sistem ekonomi yang mapan pada sebuah negara. Sebaliknya, praktek tata kelola yang buruk akan menjadi embrio negatif terhadap perekonomian sebuah negara. Dalam konteks Bank Century, maka praktek good corporate governance, seperti transparansi, yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Kemandirian, yaitu suatu keadaan di mana perusahaan dikelola secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban Organ sehingga pengelola perusahaan terlaksana secara efektif. Pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kewajaran (fairness), yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Belum terpenuni dan tidak dipatuhi. Kedua, Kebijakan Bailout Bank Century Dapat Dikriminalisasikan Menjadi Tindak Pidana Perbankan. Berdasarkan hasil kajian yang didasarkan data sekunder dan data primer yang diperoleh di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa kasus Bank Century dapat dikriminalisasikan kedalam tindak pidana perbankan, sebagaimana diatur dalam UU No.10 Tahun 1998 Jo. UU No.7 Tahun 1992, terdapat 13 (tiga belas) macam tindak pidana yang diatur, mulai dari pasal 46 sampai dengan Pasal 51A. Ketiga belas tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam empat macam: 1. Tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan (Pasal 46) 2. Tindak pidana yang berkaitan bank (Pasal 47 ayat 1 dan ayat 2, dan pasal 47A) 3. Tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank (Pasal 48 ayat 1 dan ayat 2) 4. Tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank (Pasal 49 ayat (1) huruf a, b dan c, ayat (2) huruf a dan b, pasal 50 dan pasal 50A. Ketiga, model kebijakan penanganan ideal untuk menyelesaikan kasus Bank Century, guna menentukan model ideal dalam menangani kasus tindak pidana di bidang perbankan khususnya Bank Century maka harus dilihat terlebih dahulu ada tidaknya kerugian negara. Bila memang ada kerugian negara maka penyelesaian lebih ideal bila menggunakan UU Tindak Pidana Korupsi mengingat dalam UU tersebut tersedia instrumen sarana hukum pidana yang memadai. Artinya UU Tindak Pidana Korupsi menyediakan sanksi dan denda serta uang pengganti yang besar yang bila diterapkan secara maksimal maka sangat efektif dan menimbulkan efek jera. Sedangkan sarana hukum pidana dalam UU Perbankan tidak menyediakan sarana hukum pidana yang memadai. Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang mendalam maka ternyata didalam kasus Bank Century terdapat kerugian negara, karena dan talangan dari LPS terdapat uang APBN sehingga ada kerugian negara. Berdasarkan alasan tersebut maka menurut peneliti kasus Bank Century sangat tepat diselesaikan dengan UU Tindaka Pidana Korupsi.

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > K Law (General)
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 17 Apr 2014 22:20
    Last Modified: 17 Apr 2014 22:20
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11810

    Actions (login required)

    View Item