Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas

Asrori, M. Hudi and KHOLIL, MUNAWAR and Mintorowati, Endang (2012) Implikasi Ketentuan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Peseroan Terbatas. .

[img] Microsoft Word - Published Version
Download (26Kb)

    Abstract

    Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implikasi praktis dan teoritis adanya ketentuan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) perusahaan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari para pelaku usaha, pengurus Kadin, pejabat pemerintah, para pakar akademisi, dan masyarakat, sedangkan data sekunder bersumber dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data dikumpulkan dengan wawancara dan studi pustaka, kemudian dianalisis dengan teknik editing analysis style. Implikasi praktis adanya ketentuan TJSL dalam UUPT adalah pengaturan TJSL masih perlu diperjelas dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait. Belum seluruhnya perusahaan yang berkaitan dengan sumber daya alam melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, masalahnya, masih terdapat persepsi bahwa alokasi TJSL itu tidak wajib, apalagi dalam pelaksanaanya tidak ada kontrol yang baik dari pemerintah, juga tidak adanya sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak menyalurkan TJSL. Dalam praktiknya perusahaan mengalokasikan antara 2% s.d. 5% dari laba bersih perusahaan yang disalurkan sendiri maupun menggandeng pihak lain. Sedangkan implikasi teoritisnya adalah adanya paradok dalam diskursus hukum korporasi di Indonesia, yaitu: pertama, regulasi tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam UUPT merefleksikan kesalahpahaman atau, paling tidak, ketidaktahuan tentang anatomi dan sejarah hukum korporasi. Kedua, regulasi TJSL perusahaan dalam praktik realistisnya menjadikan karakteristik hukum korporasi Indonesia tumpang tindih dengan hukum-hukum yang sudah ada. Ketiga, pemerintah menutupi ketidakmampuan law enforcement hukum yang sudah ada dengan memproduksi hukum baru, bukan dengan memperkuat pelaksanaan hukum yang ada dan aparatur hukumnya

    Item Type: Article
    Subjects: K Law > KZ Law of Nations
    Divisions: Fakultas Hukum
    Depositing User: Lynda Rahmawati
    Date Deposited: 17 Apr 2014 22:17
    Last Modified: 17 Apr 2014 22:17
    URI: https://eprints.uns.ac.id/id/eprint/11808

    Actions (login required)

    View Item